Salam waras.com JAKARTA – Publik kembali dikejutkan oleh ironi yang sulit dicerna akal sehat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang selama ini dielu-elukan sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi, justru tercoreng dari dalam. Seorang staf internal KPK resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa. Ini adalah tamparan keras bagi kredibilitas lembaga antirasuah yang selama ini mengusung slogan integritas dan bersih dari praktik korupsi.
Bukan Orang Luar, Tapi “Orang Dalam”
Fakta paling mencengangkan: tersangka adalah bagian dari internal KPK sendiri. Ia diketahui merupakan staf administrasi yang bahkan disebut-sebut kerap berada dekat dengan lingkaran pimpinan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius:
Apakah pengawasan internal KPK sudah lumpuh? Atau justru praktik kotor sudah lama bersembunyi di balik dinding lembaga itu sendiri?
OTT yang Membuka Borok
Kasus ini mencuat dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Dari operasi tersebut, sejumlah nama ditarik masuk dalam pusaran perkara, termasuk Bupati Pemalang.
Namun alih-alih hanya mengungkap praktik di daerah, OTT ini justru membuka borok di tubuh KPK sendiri. Dugaan pemerasan yang melibatkan staf internal menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan akses dan kewenangan.
Krisis Kepercayaan di Depan Mata
Keterlibatan orang dalam KPK bukan hanya persoalan hukum, tapi juga krisis kepercayaan publik. Selama ini masyarakat menggantungkan harapan besar pada KPK untuk membersihkan praktik korupsi di negeri ini.
Kini, publik justru dipaksa melihat kenyataan pahit: bahwa ancaman terhadap integritas bisa datang dari dalam lembaga itu sendiri.
Jika tidak ditangani secara transparan dan tegas, kasus ini berpotensi menjadi titik balik menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Sumber : dari berbagai sumber
