Salam Waras, Sinjai, Sulsel – Pernyataan kontroversial anggota DPRD Sulawesi Selatan, Mizar Roem, yang viral di media sosial – “Nda Usahmi Terlalu Heboh” Dihebohkan” – telah memicu kemarahan yang meletus di Sinjai.
Ungkapan yang terkesan meremehkan tersebut, jauh dari meredakan ketegangan, justru menjadi pemantik aksi warga terhadap rencana eksplorasi tambang emas PT. Trinusa Resources yang mengancam 11.362 hektar lahan di “Butta Panrita Kitta.”
Kemarahan warga bukan hanya sekadar ungkapan, tetapi telah berubah menjadi tindakan nyata.
“Ini bukan polemik, ini ancaman kepunahan bagi Butta Panrita Kitta dan generasi mendatang!” ungkap seorang warga Sinjai, mencerminkan kegeraman mendalam masyarakat.
Tuntutan mereka tegas: hentikan proyek tambang dan cabut izinnya! Sikap Mizar Roem yang menimbulkan kemarahan telah memperkuat tekad warga untuk melindungi warisan budaya dan alam Sinjai.
Perlawanan warga Sinjai, yang dipicu oleh kemarahan yang mendalam, berbekal landasan hukum yang kuat, yakni UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mereka menuntut kajian lingkungan yang komprehensif dan transparan, serta jaminan keadilan.
Ketidaktegasan DPRD Sulsel menimbulkan kemarahan dan ketidakpercayaan di publik. Janji-janji “lapangan kerja” dan “peningkatan pendapatan daerah” yang dilontarkan pendukung proyek tambang terbukti sebagai bualan kosong di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang nyata.
“Itu semua dusta!” tegas Dzoel., Warga Sinjai. “Kami tak akan tinggal diam! Kami akan menjadi korban eksploitasi di tanah kelahiran sendiri!”
Ancaman pencemaran, kerusakan lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian telah menyatukan warga Sinjai dalam satu tekad: menolak proyek tambang dan menuntut keadilan. Mereka bertekad melindungi “Butta Panrita Kitta” dari ancaman kerusakan lingkungan yang tak terpulihkan.
Perlawanan di Sinjai telah melampaui konflik lokal. Ini menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap ketidakadilan, korupsi, dan perusakan lingkungan. Ketidaktegasan DPRD Sulsel telah membuka mata seluruh Indonesia.
Transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan harga mati. Sinjai telah membuktikan: rakyat yang bersatu, tak akan pernah terkalahkan. Jaga Butta Panrita Kitta, jaga warisan leluhur kita; jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? (*)
