Salamwaras.com PEKALONGAN — Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU) Kabupaten Pekalongan kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga Desa Mulyorejo, Tegaldowo, Kecamatan Tirto, mempertanyakan respons pemerintah terhadap persoalan infrastruktur yang mereka hadapi.
Sorotan tersebut mencuat dalam audiensi warga. Masyarakat menilai kondisi di lapangan membutuhkan perhatian serius, sementara laporan mengenai persoalan tersebut disebut telah disampaikan kepada pihak yang berwenang.
Salah satu warga, Andi Jaja, secara tegas menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi Kepala Bidang Bina Marga, Ahmad Al Faruq, S.T., melalui WhatsApp. Bahkan, Andi mengaku telah mengirimkan video yang memperlihatkan kondisi jalan dan jembatan di wilayah Mulyorejo.
Namun, menurut Andi Jaja, pesan WhatsApp dan video tersebut tidak mendapatkan balasan.
Dalam audiensi, Andi menyampaikan kekecewaannya dengan nada tinggi. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa memperoleh kepastian apabila laporan yang sudah disampaikan kepada pejabat terkait tidak mendapatkan respons.
“Sudah saya WA, sudah saya kirimi video kondisi jalan dan jembatan, tetapi tidak dibalas. Apalagi turun ke lapangan,” tegas Andi dalam audiensi.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar pesan WhatsApp yang tidak dijawab. Yang dipersoalkan adalah respons pemerintah terhadap laporan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik.
Warga berharap ketika laporan disampaikan, setidaknya ada jawaban, penjelasan, atau tindak lanjut dari pejabat yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.
Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Jika laporan sudah disampaikan, bukti berupa video sudah dikirim, tetapi belum ada respons, lalu ke mana masyarakat harus mengadu?
Audiensi warga Mulyorejo menjadi momentum bagi DPU TARU Kabupaten Pekalongan untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Apakah laporan Andi Jaja dan warga lainnya telah diterima? Apakah video kondisi jalan dan jembatan tersebut sudah ditindaklanjuti? Dan, yang paling penting, kapan pemerintah turun langsung melihat kondisi di lapangan?
Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji perbaikan. Mereka membutuhkan respons, kehadiran pejabat, dan tindakan nyata ketika persoalan infrastruktur sudah dilaporkan.
Karena bagi warga, jalan dan jembatan bukan sekadar angka dalam program pembangunan. Itu adalah akses kehidupan sehari-hari yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah. ( jambul)
