SALAMWARAS.COM, KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan bergerak mempercepat rencana pendirian Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
Langkah tersebut dilakukan Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman melalui audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Senin (29/9/2026).
Dalam audiensi itu, Pemkab Pekalongan memaparkan kesiapan daerah, termasuk rencana lokasi Sekolah Rakyat di Kecamatan Kedungwuni dengan lahan yang diproyeksikan sekitar 8 hektare.
“Kami ingin mewujudkan salah satu cita-cita Bapak Presiden dengan merintis bersama-sama, mendirikan bersama-sama Sekolah Rakyat di Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.
Menurut Sukirman, pembahasan tidak hanya menyangkut lokasi, tetapi juga kesiapan administrasi dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Wamensos Agus Jabo, kata Sukirman, meminta adanya percepatan dalam proses persiapan agar pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan dapat segera direalisasikan.
“Lahan pokoknya disiapkan dengan baik, tanpa ada kendala, administrasinya selesai, lalu segera dibangun. Memang harus ada percepatan,” tegasnya.
Target Beroperasi 2027
Sukirman berharap proses persiapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga Sekolah Rakyat di Kabupaten Pekalongan mulai beroperasi pada 2027.
“Targetnya insya Allah tahun 2027 kita sudah mulai bisa beroperasi,” katanya.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat bukan semata pembangunan fasilitas pendidikan baru.
Program tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mempercepat akses pendidikan sekaligus mendukung agenda pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
Wamensos: Jembatan Emas Anak Keluarga Miskin
Sementara itu, Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan membangun masa depan.
Program pendidikan berasrama tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru,” kata Agus Jabo.
Ia menjelaskan, proses penentuan calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah. Langkah tersebut untuk memastikan kesesuaian data DTSEN dengan kondisi nyata keluarga calon siswa.
Hasil verifikasi kemudian dibahas di tingkat kabupaten. Selanjutnya, daftar calon siswa ditetapkan oleh bupati untuk disampaikan kepada Menteri Sosial.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian Sosial, termasuk Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi, Alif Kamal, Hendri Kurniawan, Dardo Pratistyo, Antun Joko Susmana, serta Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara.
Dari Pemkab Pekalongan hadir Sekda Mohammad Yulian Akbar, Kepala Bapperida Trisno Suharsanto, Kepala Dinas Sosial Suprayitno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kholid, serta Kepala DPU Taru Murdiarso.
Dengan proyeksi lahan sekitar 8 hektare di Kedungwuni, tahap berikutnya menjadi soal memastikan status dan kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, serta pemenuhan seluruh persyaratan program agar target operasional pada 2027 tidak berhenti sebagai rencana.
