SALAM WARAS — OPINI , Penegakan hukum kehutanan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Penangkapan seorang warga yang diduga melakukan perambahan dan pembakaran kawasan hutan di Blok Tanamalia, Loeha Raya, memunculkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi penegakan hukum terhadap masyarakat dan korporasi.
Ketika seorang warga yang diduga membuka lahan untuk perkebunan lada atau merica berhadapan dengan proses hukum, publik juga mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap aktivitas perusahaan berskala besar yang melakukan pembukaan lahan, penebangan, penggalian, dan pengerukan di wilayah operasionalnya.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apakah hukum kehutanan diterapkan dengan standar yang sama kepada seluruh pihak?
Petani ditangkap, persoalan korporasi juga harus diperiksa
Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi dikabarkan mengamankan seorang pria berinisial S dalam kasus dugaan perambahan dan pembakaran kawasan hutan di Blok Tanamalia.
Penindakan tersebut, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada November 2026, berkaitan dengan dugaan pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan lada.
Penyidik juga disebut mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga berperan dalam penguasaan maupun pembagian lahan garapan.
Langkah penegakan hukum terhadap dugaan perusakan hutan tentu perlu dihormati. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada masyarakat yang berada di tingkat bawah.
Jika pembukaan lahan, penebangan pohon, penggalian, dan pengerukan berpotensi melanggar ketentuan kehutanan atau lingkungan hidup, setiap aktivitas tersebut juga harus diperiksa berdasarkan fakta lapangan dan dokumen perizinannya.
Nama PT Vale Indonesia menjadi bagian dari pertanyaan publik tersebut. Bukan untuk menyimpulkan perusahaan telah melakukan pelanggaran, melainkan untuk meminta keterbukaan mengenai legalitas, batas wilayah kegiatan, serta kesesuaian aktivitas dengan persetujuan yang dimiliki.
Proyek Tanamalia dan transparansi aktivitas perusahaan
PT Vale Indonesia mempublikasikan bahwa Proyek Tanamalia mencakup sekitar 13.556,8 hektare kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Towuti, dengan dasar perizinan IUPK dan PPKH.
Perusahaan menyebut proyek tersebut berada pada tahap studi FEL 2, termasuk kegiatan pengeboran eksplorasi, kajian spasial, dan penyusunan AMDAL.
Informasi ini justru menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pengawasan secara transparan.
Publik berhak mengetahui apakah setiap aktivitas aktual di lapangan benar-benar sesuai dengan batas koordinat, luasan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, serta kewajiban perlindungan lingkungan.
Sebab, kepemilikan izin tidak otomatis membenarkan seluruh bentuk kegiatan di lapangan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan.
Jangan sampai hukum hanya tajam kepada rakyat kecil
Persoalan ini bukan tentang membenarkan pembakaran atau perambahan hutan oleh masyarakat. Kerusakan hutan tetap harus ditangani sesuai ketentuan hukum.
Namun, prinsip keadilan menghendaki agar pemeriksaan tidak bersifat selektif.
Masyarakat yang membuka lahan tanpa izin harus dimintai pertanggungjawaban apabila unsur pelanggaran terbukti. Sebaliknya, korporasi yang melakukan aktivitas di kawasan hutan juga harus diperiksa apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara kegiatan lapangan dan dokumen perizinannya.
Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan berbeda hanya karena perbedaan kekuatan ekonomi, kepemilikan modal, atau pengaruh.
Dasar hukum yang harus menjadi pegangan
Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan relevan untuk menguji persoalan ini:
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah.
- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sebagaimana telah mengalami perubahan.
- PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penerapan pasal pidana maupun sanksi administratif harus didasarkan pada status kawasan, bentuk kegiatan, perizinan, unsur pelanggaran, serta alat bukti yang sah.
Gakkum harus membuka pemeriksaan secara transparan
Ada sejumlah pertanyaan yang patut dijawab Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi:
- Apakah seluruh aktivitas pembukaan lahan dan penebangan di wilayah yang dipersoalkan sudah diperiksa?
- Apakah terdapat pemeriksaan lapangan terhadap aktivitas penggalian dan pengerukan yang dikaitkan dengan PT Vale?
- Apakah lokasi kegiatan perusahaan berada di dalam atau di luar kawasan hutan?
- Apakah dokumen PPKH, persetujuan lingkungan, dan dokumen teknis lainnya telah diverifikasi?
- Apakah penindakan terhadap masyarakat dan pemeriksaan terhadap korporasi menggunakan standar pembuktian yang sama?
- Jika ditemukan indikasi pelanggaran, apakah penegakan hukum akan dilakukan tanpa membedakan status pelakunya?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Ini merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pelaksanaan kewenangan negara.
SEMOGA BUKAN PESANAN!
Publik tentu berharap penegakan hukum kehutanan di Tanamalia benar-benar berdiri di atas fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan, bukan karena tekanan, kepentingan, apalagi pesanan pihak tertentu.
Jangan sampai penindakan terhadap petani merica justru menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya tegas kepada masyarakat kecil, sementara aktivitas korporasi yang juga perlu diperiksa tidak memperoleh pengawasan dengan standar yang sama.
Jika rakyat bisa ditangkap karena dugaan membuka kawasan hutan untuk kebun merica, maka setiap aktivitas pembukaan lahan, penebangan, penggalian, dan pengerukan yang diduga menyentuh kawasan hutan juga harus diperiksa secara objektif.
Negara harus hadir bukan hanya ketika berhadapan dengan petani, tetapi juga ketika harus mengawasi perusahaan besar.
Semoga Gakkum bekerja secara independen, profesional, dan objektif. Semoga bukan pesanan, bukan keberpihakan, dan bukan pula penegakan hukum yang tebang pilih.
Sebab, hutan harus dilindungi, hak masyarakat harus dihormati, dan korporasi wajib tunduk pada hukum yang sama.
Salam Waras — Jangan sampai hukum menjadi alat kepentingan. Hukum harus berdiri untuk keadilan, bukan untuk pesanan.
Catatan redaksi: PT Vale Indonesia Tbk dan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi diberikan ruang klarifikasi dan hak jawab. Naskah ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran oleh PT Vale. Status kawasan, titik koordinat, izin, serta aktivitas lapangan harus diverifikasi melalui dokumen resmi dan pemeriksaan independen.
