Salamwaras.com | KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Mulai dari pembenahan fasilitas medis, pemerataan tenaga dokter, pengembangan rumah sakit hingga menjaga keberlanjutan pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC).
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menegaskan bahwa sektor kesehatan membutuhkan perhatian berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dijangkau dan didukung tenaga medis yang mencukupi.
Hal itu disampaikan Sukirman saat memberikan keterangan kepada awak media di halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemerataan sumber daya manusia kesehatan masih menjadi salah satu aspek yang harus diperkuat. Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
Pemkab juga mendorong pengembangan pendidikan dokter spesialis sebagai langkah jangka panjang untuk meningkatkan kualitas penanganan medis di daerah.
Di sisi infrastruktur, rencana reposisi atau perpindahan Rumah Sakit Keraton tengah dipersiapkan. Penguatan kapasitas rumah sakit dan puskesmas, termasuk penambahan tempat tidur pasien, juga masuk dalam agenda peningkatan pelayanan.
Namun, di balik rencana pengembangan fasilitas tersebut, terdapat persoalan penting yang harus diperhitungkan, yakni kemampuan keuangan daerah dalam mempertahankan program UHC.
Sukirman menyebutkan, kondisi pembiayaan UHC sepanjang 2026 masih dalam batas mencukupi. Kendati demikian, evaluasi tetap dilakukan hingga akhir tahun untuk melihat kebutuhan riil dan kemampuan anggaran daerah.
“Kalau tahun ini cukup, kita akan terus mengevaluasi secara bertahap UHC kita sampai Desember ini,” ungkapnya.
Perhatian lebih besar kini tertuju pada keberlanjutan UHC tahun 2027. Pemkab Pekalongan harus memperhitungkan kemampuan fiskal agar program jaminan akses kesehatan tersebut tetap dapat berjalan.
Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal untuk membiayai berbagai program prioritas, termasuk sektor kesehatan.
“Di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar mampu terus mempunyai akses ke UHC ini dengan baik,” tambahnya.
Ujian Komitmen Pelayanan Publik
Rencana penguatan sektor kesehatan tersebut menjadi pekerjaan penting bagi Pemkab Pekalongan. Sebab, pembangunan kesehatan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan gedung, penambahan fasilitas maupun jumlah tenaga medis.
Hal yang jauh lebih mendasar adalah memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan pengobatan.
Keberlanjutan UHC juga menjadi perhatian tersendiri. Jangan sampai persoalan kemampuan anggaran justru berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Karena itu, evaluasi pembiayaan, peningkatan PAD, pemerataan tenaga medis, dan pembenahan fasilitas harus berjalan beriringan.
Masyarakat tentu berharap berbagai rencana tersebut tidak berhenti sebagai agenda pemerintah, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, terjangkau, dan merata di seluruh Kabupaten Pekalongan.
