SalamWaras, Pekalongan, Jateng – Kadang negeri ini menghadirkan ironi yang sulit dicerna akal sehat. Di satu sisi rakyat diminta percaya pada integritas kekuasaan, di sisi lain publik justru disuguhi cerita yang terasa seperti satire politik.
Di Kabupaten Pekalongan, publik digegerkan oleh kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Dalam perkara pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, muncul fakta yang membuat banyak orang mengelus dada.
Seorang asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di lingkaran pribadi sang bupati, diketahui diangkat menjadi direktur perusahaan keluarga. Namanya Rul Bayatun.
Perusahaan itu bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) — entitas yang disebut didirikan oleh Fadia Arafiq bersama suaminya, anggota DPR RI Mukhtaruddin Ashraff Abu, serta anak mereka, anggota DPRD Pekalongan Muhammad Sabiq Ashraff.
Ironinya bukan berhenti di situ.
Dalam konstruksi perkara yang beredar ke publik, Rul Bayatun yang sebelumnya bekerja sebagai ART justru ditunjuk sebagai direktur pada 2024, dan disebut turut menerima aliran dana sebesar Rp2,3 miliar dari praktik korupsi proyek tersebut.
Dari sapu ke meja direksi, dari mengurus rumah ke mengurus perusahaan.
Sebuah loncatan karier yang, jika benar terjadi, mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah manajemen mana pun.
Antara Heran dan Geram
Di media sosial, komentar warga berhamburan. Ada yang marah, ada yang menyindir, ada pula yang sekadar menghela napas panjang melihat ironi ini.
Seorang netizen menulis:
“Tandurane bupati Pekalongan wis panen. Panenannya bagikan ke rakyat kecil Bu… jangan dimakan sendiri. Pejabat harusnya punya jiwa seperti Robin Hood.”
Komentar lain lebih singkat tapi menohok:
“Pinjam KTP saja.”
Ada pula yang hanya bisa berkata:
“Weladalah…”
Dan satu komentar yang terasa paling getir:
“Lengkap sudah menggarong uang negara satu keluarga, sampai ART-nya ikut dilibatkan.”
Ketika Kekuasaan Kehilangan Malu
Jika dugaan ini terbukti di pengadilan, maka cerita ini bukan sekadar soal korupsi. Ini adalah gambaran bagaimana kekuasaan bisa berubah menjadi lingkaran keluarga, dan jabatan publik diperlakukan seperti perusahaan pribadi.
Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan sarjana. Tidak kekurangan profesional.
Namun dalam banyak kasus, justru orang terdekat, orang kepercayaan, bahkan orang rumah yang dijadikan pintu masuk transaksi kekuasaan.
Seolah jabatan publik bukan amanah rakyat, melainkan alat mengelola jaringan pribadi.
Negeri ini masih waras jika hukum tetap tegak.
Negeri ini masih sehat jika rakyat tidak berhenti bersuara.
Sebab ketika kekuasaan mulai merasa kebal, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sederhana:
Apakah negara ini sedang diurus oleh pejabat, atau oleh keluarga?
