Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana terberat di Sumatera. Para praja akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara pada 3 Januari 2026. Pengiriman para praja IPDN tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang terdampak bencana.
Penulis: Eja
Diduga Rugikan Konsumen, Klaim Masalah Selesai Dipersoalkan, Penanggung Jawab Tanpa Identitas, Korban Siap Gelar Aksi
Dugaan praktik pembayaran ganda (double payment) disertai pelayanan arogan di Rumah Makan Radjapenyetmasfais, Jalan Pettarani, Kota Makassar, terus menuai sorotan. Ironisnya, klarifikasi yang disampaikan pihak pengelola justru dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai penanggung jawab, namun tidak menyebutkan identitas maupun nama secara jelas.
Diduga Rugikan Konsumen dan Pelihara Gaya Premanisme, Rumah Makan Radjapenyetmasfais Disorot
Rumah Makan Radjapenyetmasfais yang berlokasi di Jalan Pettarani, Kota Makassar, menjadi sorotan publik. Tempat usaha kuliner tersebut diduga merugikan konsumen melalui praktik pembayaran ganda (double payment) yang disertai pelayanan arogan, bahkan mengarah pada gaya premanisme.
KNPI Papua Pegunungan Tegaskan Spirit Damai dan Kolaborasi Pemuda di Momentum Natal 2025
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Pegunungan menegaskan komitmen menjaga persatuan, merawat harmoni, dan memperkuat kolaborasi lintas elemen pemuda pada momentum Perayaan Natal 25 Desember 2025.
Prabowo Saksikan Penertiban Hutan Nasional, Satgas PKH Pulihkan Rp6,62 Triliun
Negara kembali menunjukkan ketegasannya dalam menertibkan penguasaan kawasan hutan sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Rabu, 24 September 2025, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, dilaksanakan Penyerahan Tahap V hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Kadis PUPR Sinjai Tegaskan Bukan Proyek Dinas, Irigasi Balakia Diduga Proyek “Siluman”
Polemik dugaan kekurangan besi dan pengecoran tanpa lantai kerja pada pembangunan irigasi di Balakia kian menguat.
Diduga Kurang Tulangan dan Tanpa Lantai Kerja, Proyek Irigasi Balakia Disorot, Kadis PUPR Sinjai: Maksudnya?, Pelaksana Bungkam!
Proyek pembangunan jaringan irigasi di Balakia, Kabupaten Sinjai, kembali menuai sorotan. Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan ketidaksesuaian antara gambar perencanaan dan pelaksanaan fisik, khususnya pada pekerjaan struktur beton saluran irigasi.
Tangkap dan Adili Kontraktor Nakal!, Tunggakan Upah dan Material Membuka Luka Lama Proyek di Sinjai?
“Tangkap dan adili kontraktor nakal!” menggema dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Sinjai. Teriakan itu mencerminkan kemarahan publik atas hak pekerja dan penyedia material yang terabaikan dalam proyek-proyek bernilai miliaran rupiah, dari tahun anggaran lama hingga terbaru.
Tunggakan Upah Proyek Irigasi Terbongkar di DPRD Sinjai, Pekerja Tuntut Hak Dibayar
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Sinjai mengungkap persoalan serius dalam pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Anyorang Tahun Anggaran 2024 di Desa Kassibuleng, Kecamatan Sinjai Borong.
Dialog Sintren Formasi Pekalongan Soroti Tata Kelola Desa, Penyalahgunaan Wewenang, dan Maraknya Bangunan di Sempadan Sungai
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Pekalongan menggelar Dialog Sintren (Sinergi Interaktif TRENcana) sebagai forum refleksi akhir tahun untuk membedah berbagai persoalan strategis di Kabupaten Pekalongan, mulai dari tata kelola desa, lemahnya pengawasan, hingga maraknya bangunan gedung di kawasan sempadan sungai.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









