Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat menindas rakyat kecil. Namun di Palopo, putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah justru diabaikan. Tiga ahli waris yang menang secara hukum malah ditahan, sementara pelaku lain dibebaskan. Publik pun bertanya: apakah hukum kini tak lagi berpihak pada kebenaran?
Program makan bergizi bagi generasi emas di Kabupaten Sinjai menuai sorotan publik. Sejumlah siswa dilaporkan menerima makanan dalam kondisi basi dan tidak layak konsumsi. Warga mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi total terhadap penyedia jasa dan pengawasan dinas terkait.
Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menantang Kajati Sulsel yang baru dilantik agar berani menegakkan keadilan sejati dan membersihkan Kejari Palopo dari dugaan penyalahgunaan wewenang. Aksi moral di depan Kantor Kejati Sulsel menyerukan agar hukum tidak dijadikan alat menjerat rakyat. Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali menggema: “Keadilan itu ada di dalam hati nurani, bukan di dalam buku.”
Kasus dugaan perselingkuhan legislator PAN Sinjai memanas. Bukti belum cukup, warga desak PPA Polres Sinjai tegakkan Pasal 220 & 378 KUHP demi keadilan.
HMJ Ekonomi Islam Universitas Negeri Makassar menggelar Inaugurasi GelaRasa 2025 bertema “Mengukuhkan Langkah, Mengabdi dengan Arti”. Kegiatan yang digelar di Auditorium RRI Makassar ini menampilkan tujuh persembahan seni budaya dan menjadi momentum pengukuhan kader HMJ Ekonomi Islam dengan semangat: Sekali Mengabdi, Konsisten dalam Hati.
Kasus mengejutkan mengguncang Sinjai! Anggota DPRD dilaporkan melaporkan istrinya sendiri ke polisi atas dugaan perselingkuhan, sementara adat Mappogau Sihanua tetap dijaga. Siri’, pacce, dan kehormatan tergerus — Sinjai di ujung moral dan budaya.
Vonis inkrah Silfester Matutina belum dieksekusi. TIB tegaskan: hukum gagal dijalankan, Siri’ na Pacce, adat siap bertindak untuk menegakkan keadilan.
Kriminalisasi tiga ahli waris di Palopo mencerminkan penyimpangan hukum dan potensi benturan kepentingan di peradilan. Keadilan dibajak di negeri hukum sendiri.
Nasabah BRI Sinjai mengaku diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum penagih KUR. Ia menyoroti ironi: pemerintah pun berutang—termasuk Pemkab Sinjai—namun rakyatlah yang membayar melalui pajak. Mengutip dasar hukum UUD 1945, UU Perbankan, dan aturan OJK.
Kepala Dusun asal Sidrap, Makmur Ibrahim, mengaku jadi korban salah tangkap dan intimidasi BNN Sulsel. Diancam dijerat Pasal 114 UU Narkotika dan dipaksa ganti rugi mobil yang diberondong peluru. Negara jangan diam!
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
