praktik “upeti” rutin sebesar Rp400.000 per mesin dompeng per bulan yang diduga mengalir ke kantong oknum APH. Jumlahnya diperkirakan sangat besar mengingat banyaknya mesin yang beroperasi di lokasi tambang yang hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat kota Sekadau.
Presiden Jokowi menerima Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu […]
Berita Terkait
Headlines
Kategori: Berita
Ketum PPWI Nilai Polres Blora Berkolusi dengan Mafia BBM Ilegal Memenjarakan Wartawan
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menilai Kepolisian Resor Blora, Polda Jawa Tengah, terindikasi kuat bekerjasama dengan para bandit mafia BBM illegal jenis solar di wilayah Blora.
Wilson Lalengke Desak Pejabat Pelaku Pelecehan Wartawati Mengundurkan Diri
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan dirinya sangat menyayangkan perilaku asusila dan memalukan yang dipertontonkan oleh seorang pejabat.
Bupati Sinjai “Ramah” Yang Ternodai 100 Hari Kepemimpinan Birokrasi Kaku
Seratus hari kepemimpinan Bupati Sinjai, Drs. Hj. Ratnawati Arif dan Wakil Bupati diwarnai paradoks. Tagline “Ramah” yang diusung berbenturan dengan realita birokrasi yang kaku.
Tambang Emas Ilegal di Sanggau, Hukum Tumpul, Ekosistem Terancam
Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Sungai Muntik, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Dokumentasi terbaru menunjukkan operasi tambang ilegal yang terang-terangan beroperasi, membantah klaim pemerintah daerah bahwa aktivitas tersebut telah berhenti.
Izin PIP Puri Ansell, Regulasi Amburadul, Penambang Jadi Korban?, Tanggung Jawab Siapa!
Krisis izin operasional ponton isap produksi (PIP) di Puri Ansell, Bangka, menimpa para penambang. Meskipun telah memenuhi proses verifikasi, mereka kesulitan mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan silo. Ketidakjelasan ini menimbulkan ancaman hukum dan kerugian ekonomi yang signifikan.
Bupati Sinjai “Tak Tersentuh”? Protokol Kaku, Kepala Desa Ditolak!
Kisah Abdul Rajab mengungkap masalah yang lebih besar dari sekadar protokol. Ini tentang aksesibilitas pemimpin kepada rakyatnya.
Janji Kopdeskel Tertutup Bayang-Bayang Ketidakadilan dan Arogansi Hukum di Takalar
Salam Waras Sulsel – Pemerintah Indonesia gencar membangun 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai […]
Kolaborasi Menuju Sistem Peradilan Bermartabat di Kepri
Kejati Kepri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan DPRD telah resmi menjalin kerja sama untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan keadilan restoratif yang humanis dan berlandaskan kearifan lokal.
Pasal Multitafsir Buka Celah Abuse of Power?, UU Polri Digugat ke MK!
UU Polri digugat ke MK! Pasal multitafsir dinilai membuka celah abuse of power & kekerasan dalam penanganan demo. Sidang perdana telah digelar.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.










