Pembubaran mendadak Satgas Halintar mengejutkan publik Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini memicu dugaan kuat adanya manuver oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menguasai aset negara yang seharusnya diamankan dalam kasus korupsi Rp 300 triliun.
Program Praktik Kerja Industri (Prakerin) menjadi bagian penting dalam penguatan kompetensi siswa SMK Ma’arif NU Kajen (SMK MAARIF NU KAJEN) melalui pembelajaran langsung di dunia usaha dan dunia industri.
Bukan hanya soal raibnya aset bernilai ratusan miliar rupiah, namun juga legalitas Surat Perintah (SP) Satgas Nanggala PT Timah yang hingga kini belum pernah diperlihatkan secara terbuka kepada publik maupun pihak terkait.
Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah, mencatat capaian signifikan sepanjang 2025. Angka kecelakaan lalu lintas berhasil ditekan tajam, sementara pengungkapan kasus narkoba menjadi sorotan setelah salah satu operasi berujung baku tembak dengan pelaku.
Kawasan Hutan Erelembang, Desa Tombolo Pao, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kini berada dalam sorotan
Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) mengakui telah mengantongi sejumlah barang bukti penting terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tambang ilegal di kawasan hutan Lubuk, tepatnya di wilayah Sarang Ikan dan Desa Nadi.
Persoalan sebuah kendaraan seharusnya sederhana: siapa pemilik sahnya, di mana dokumen resminya, dan bagaimana negara memulihkan hak warga.
Sebanyak 300 ton balok timah yang tersimpan di gudang PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di kawasan industri Jalan Laksamana Malahayati, Ketapang, Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, dilaporkan hilang secara misterius dan diduga diangkut paksa oleh pihak tak dikenal,
Penahanan lima warga Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, kembali memantik kegelisahan publik.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana terberat di Sumatera. Para praja akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara pada 3 Januari 2026. Pengiriman para praja IPDN tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang terdampak bencana.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
