SALAMWARAS. PEKALONGAN — Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan, Catur Andriansah, menegaskan sikap keras terhadap narasi politik yang mengarah pada spekulasi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan bertahan hingga 2029.
Pernyataan itu disampaikan Catur menyikapi pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyinggung kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029.
Catur mempertanyakan dasar pernyataan tersebut dan menilai narasi semacam itu justru berpotensi memicu kegaduhan politik di tengah pemerintahan yang sedang menjalankan mandat konstitusional.
“Pak Budi Arie menyampaikan itu justru malah timbul pertanyaan, ada maksud apa?” ujar Catur saat dihubungi Tim Salamwaras.com, Rabu (26/8/2026).
Menurut Catur, hubungan politik antara Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama ini berjalan baik. Terlebih, Gibran merupakan putra Jokowi yang kini mendampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden.
“Semestinya dia bisa menilai selama ini persahabatan dan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terjalin dengan baik,” katanya.
Gerindra: Pemerintahan Punya Mandat Konstitusional
Catur mengingatkan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah memiliki landasan konstitusional. Karena itu, menurutnya, tidak semestinya muncul narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo-Gibran akan berhenti sebelum masa jabatan berakhir.
“Saya mengingatkan bahwa masa jabatan di pemerintahan itu telah diatur secara konstitusional dengan periode lima tahun,” tegasnya.
Ia bahkan menyatakan Gerindra Kabupaten Pekalongan siap melawan narasi politik yang dianggap berusaha mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.
“Kalau memang Budi Arie berniat membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak akan bertahan hingga 2029, kami tolak keras, kami lawan,” tegas Catur.
Menurutnya, pemerintah saat ini seharusnya diberikan ruang untuk bekerja, menjalankan program prioritas, dan membuktikan hasil pembangunan kepada masyarakat.
“Belum Saatnya Bicara Pilpres 2029”
Catur menilai pembahasan mengenai Pilpres 2029 masih terlalu dini. Fokus pemerintah dan masyarakat, kata dia, semestinya diarahkan pada persoalan ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, serta pelayanan publik.
“Narasi itu rasanya kurang tepat di tengah Prabowo-Gibran sedang melaksanakan program prioritas pembangunan. Kami sangat menyayangkan narasi itu,” ujarnya.
Ia memastikan jajaran pengurus dan kader Gerindra Kabupaten Pekalongan tetap solid mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa jabatan sesuai ketentuan hukum.
“Saya mewakili seluruh pengurus dan kader Gerindra Kabupaten Pekalongan mendukung pemerintahan Prabowo untuk menjalankan mandat hingga akhir masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Stabilitas Politik Jangan Diganggu Spekulasi
Catur menilai stabilitas politik merupakan salah satu prasyarat penting bagi pemerintah untuk bekerja secara optimal. Ketidakpastian politik, menurutnya, berpotensi ikut memengaruhi iklim usaha dan perekonomian.
“Masyarakat saat ini membutuhkan stabilitas dan suasana yang kondusif. Kondisi politik yang aman penting agar pemerintah dapat bekerja secara optimal, sementara dunia usaha dan perekonomian dapat terus bergerak,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat tidak mudah terseret spekulasi mengenai pergantian kekuasaan maupun kontestasi Pilpres 2029.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru larut dalam pembahasan Pilpres. Belum saatnya membahas Pilpres, masih jauh. Sekarang yang terpenting fokus mengawal program Pak Prabowo untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Catur menegaskan dinamika dan perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kebebasan berpendapat, menurutnya, tetap harus disertai tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Yang paling penting saat ini bagaimana pemerintah bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru dibuat sibuk dengan spekulasi politik,” pungkasnya.
