Salamwaras.COM | Magelang— Menjelang Natal 2026, Tahun Baru 2027, dan Ramadan, pengendalian inflasi serta ketersediaan bahan pangan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Rapat Koordinasi TPID se-Jawa Tengah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta memperkuat distribusi bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui koordinasi, tetapi harus diwujudkan dengan langkah konkret di lapangan.
Salah satu perhatian utama adalah pemerataan distribusi komoditas pangan antardaerah. Daerah yang memiliki surplus produksi diharapkan dapat memasok wilayah yang mengalami kekurangan, dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyerap hasil produksi petani atau offtaker.
Gubernur juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota membentuk dan mengoptimalkan Satgas Pengendalian Harga dengan melibatkan kepolisian, BUMD, perangkat daerah, serta instansi terkait.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah penimbunan barang, spekulasi, dan permainan harga yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Jawa Tengah tidak boleh ada penimbunan, tidak boleh ada deviasi harga yang terlalu tinggi,” tegas Ahmad Luthfi.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan harga bahan pokok penting dan LPG di pasar maupun distributor bersama Satgas Pangan.
Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi perhatian. Gubernur menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat melalui harga pangan yang lebih terjangkau.
Penguatan kerja sama antardaerah, pemetaan produsen dan jalur distribusi, hingga pengaturan pola tanam petani juga dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan pada Desember, Januari, dan Februari.
Bagi Kabupaten Pekalongan, arahan tersebut menjadi perhatian penting dalam menghadapi potensi kenaikan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun dan Ramadan.
Kehadiran Plt. Bupati Sukirman dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus mendorong langkah antisipasi yang lebih konkret di tingkat kabupaten.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi bukan sekadar terlihat dari rapat koordinasi dan program yang dilaksanakan, tetapi dari terjaganya ketersediaan bahan pokok, stabilitas harga, serta kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan jaminan di atas kertas, tetapi bukti nyata bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia dan harganya terjangkau.
