SALAMWARAS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima penghargaan Mandaya Award 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) RI atas komitmennya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menko PM RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, bagi Pemkab Pekalongan, capaian tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab untuk memastikan program pemberdayaan benar-benar berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Sukirman menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan dari 8,5 persen menjadi 7,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penghargaan ini menjadi semangat kita. Faktanya di lapangan juga menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan. Ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat program penanggulangan kemiskinan,” ujar Sukirman.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Bapperida, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi mendorong percepatan penurunan kemiskinan.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, perusahaan, dan seluruh elemen daerah diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penurunan kemiskinan nasional merupakan hasil kerja bersama, bukan capaian yang terjadi dengan sendirinya.
Berdasarkan data BPS 2026 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Sementara jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 2,8 juta menjadi 1,7 juta jiwa.
“Angka kemiskinan ini tidak turun dengan sendirinya. Di balik penurunan tersebut ada orang-orang yang mau turun tangan. Yang kita nilai bukan besarnya lembaga atau mahalnya anggaran, tetapi dampak nyata yang bisa dibuktikan,” tegas Cak Imin.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pendekatan kebijakan, dari sekadar memberikan bantuan sosial menuju pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.
Berbagai program didorong, mulai dari Sekolah Rakyat, pemberdayaan keluarga siswa melalui Program Laskmi, akses permodalan usaha mikro, pendampingan perguruan tinggi untuk pembangunan desa, Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, hingga kemudahan akses pupuk bagi petani.
Menurut Cak Imin, bantuan sosial tetap menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat rentan. Namun, bantuan tersebut harus berjalan beriringan dengan program peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat.
“Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya. Dari dibantu menjadi berdaya, dari berdaya menjadi mandiri,” ujarnya.
Mandaya Award juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong daerah mereplikasi praktik pemberdayaan yang terbukti memberikan dampak nyata. Sinergi lintas sektor, ketepatan data sosial ekonomi, serta keberlanjutan program menjadi faktor penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Bagi Kabupaten Pekalongan, penghargaan ini menghadirkan pekerjaan lanjutan: menjaga tren penurunan kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara merata.
Sebab, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup diukur dari penghargaan maupun angka statistik. Ukuran utamanya adalah meningkatnya kesejahteraan, terbukanya lapangan pekerjaan, dan semakin banyak keluarga yang mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
