PONTIANAK,KALBAR19 Oktober 2026 —Rencana pembangunan Jembatan Kapuas III yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Kalimantan Barat, hingga kini belum menampakkan tanggal pasti pembangunannya. Kendala utama terletak pada pembebasan lahan yang masih harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Sementara kebutuhan akan infrastruktur penghubung semakin mendesak — kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas I dan II semakin hari semakin berat, dan pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat terus meningkat pesat.
Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah menyatakan bahwa meskipun perencanaan Jembatan Kapuas III sudah tersedia, prosesnya masih panjang. Sebagai langkah jangka pendek, duplikasi Jembatan Kapuas II dinilai lebih cepat dapat direalisasikan karena lahannya sudah tersedia dan biayanya lebih terjangkau. Usulan ini juga mendapat dukungan dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.
Menyikapi perkembangan ini, Hadysa Prana, Sang Pendiri sekaligus Ketua Umum DPP Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI), menyampaikan harapan serius sekaligus seruan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh instansi terkait agar tidak menjadikan kendala lahan sebagai alasan untuk menunda pembangunan Jembatan Kapuas III.
PERNYATAAN HADYSA PRANA, KETUA UMUM DAN PENDIRI DPP RAJAWALI:
“Kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh instansi terkait: lihatlah kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Kemacetan sudah menjadi penderitaan harian warga Pontianak dan Kubu Raya. Jembatan Kapuas III bukan sekadar bangunan beton — ia adalah urat nadi perekonomian, akses mobilitas, dan harapan ribuan warga yang menunggu selama bertahun-tahun,” ujar Hady. Senin (19/10/26)
Ia menegaskan bahwa duplikasi Jembatan Kapuas II memang langkah yang patut didukung untuk jangka pendek, namun Jembatan Kapuas III tetaplah kebutuhan jangka panjang yang tidak boleh diabaikan atau ditunda tanpa kejelasan waktu.
“Duplikasi Kapuas II memang perlu didorong segera. Tapi jangan sampai kehadirannya justru menggeser prioritas Jembatan Kapuas III. Jangan sampai ada kesan: yang sulit dikerjakan, lalu diabaikan demi yang lebih mudah. Rakyat Kalimantan Barat membutuhkan keduanya. Yang satu meringankan beban hari ini, yang satu menjamin pertumbuhan masa depan kita,” tegasnya.
Hady meminta Pemerintah Provinsi segera menyelesaikan pembebasan lahan dengan cepat, transparan, dan adil. Pemerintah Pusat juga diminta turun tangan memastikan koordinasi berjalan lancar antar-instansi.
“Pembebasan lahan tidak boleh menjadi tembok penghalang yang abadi. Pemerintah Provinsi harus menyampaikan secara terbuka: berapa luas yang belum selesai, berapa biayanya, dan kapan target penyelesaiannya. Pemerintah Pusat perlu mengawal agar tidak ada birokrasi yang berlarut-larut. Setiap hari yang berlalu tanpa kemajuan, adalah kerugian waktu dan kesempatan bagi masyarakat Kalbar. Uang rakyat sudah disiapkan, rencana sudah ada — sekarang yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan tindakan nyata,” jelasnya.
Selain itu, saya berharap wacana pembangunan Jembatan Kapuas III ini benar-benar segera terwujud. Bukan sekadar wacana di rapat-rapat, tapi berdiri kokoh menghubungkan warga di kedua sisi sungai Kapuas. “Demi kepentingan masyarakat Kalbar, demi kelancaran ekonomi, demi masa depan yang lebih baik — jangan tunda lagi. Segera selesaikan hambatannya, segera bangun jembatannya. Rakyat sudah menunggu cukup lama,” tambahnya dengan nada penuh harap.
DESAKAN DPP RAJAWALI:
Pertama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menetapkan jadwal pasti penyelesaian pembebasan lahan Jembatan Kapuas III dan mempublikasikannya secara terbuka. Tidak boleh ada ketidakjelasan yang berlarut-larut.
Kedua, Pemerintah Pusat melalui instansi terkait perlu mengawal dan mempercepat proses administrasi serta dukungan anggaran, sehingga hambatan yang terjadi di tingkat daerah dapat terselesaikan lebih cepat.
Ketiga, duplikasi Jembatan Kapuas II tetap dilaksanakan sebagai solusi jangka pendek yang mendesak, namun Jembatan Kapuas III harus tetap menjadi prioritas utama jangka panjang. Keduanya berjalan beriringan, bukan saling menggantikan.
Keempat, libatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Informasi yang terbuka akan membangun kepercayaan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang mungkin muncul.
“Jembatan Kapuas III adalah impian bersama. Jangan biarkan impian itu terhenti di tengah jalan karena masalah yang bisa diselesaikan dengan kemauan yang kuat. Semoga tahun ini kita melihat langkah nyata, bukan sekadar pembahasan. Semoga jembatan ini benar-benar terbangun, menghubungkan, dan memberkati masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Hadysa Prana.
Konektivitas adalah kunci kemajuan daerah. Kemacetan yang berlarut-larut bukan sekadar soal waktu terbuang, melainkan soal biaya ekonomi yang terus naik setiap harinya. DPP RAJAWALI berharap seluruh pihak terkait bersinergi, mempercepat penyelesaian hambatan, dan mewujudkan Jembatan Kapuas III secepat mungkin. Rakyat Kalimantan Barat berhak memiliki infrastruktur yang layak, aman, dan menjamin pertumbuhan daerahnya. Semoga wacana segera berubah menjadi kenyataan.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
