Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre’ Resmi Diterima Ditreskrimum Polda Sulsel

MAKASSAR, 19 NOVEMBER 2026 — Perjuangan hukum yang dilakukan Haeruddin Daeng Sanre’ dalam memperjuangkan hak atas sebidang tanah kini memasuki babak baru. Laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang disampaikan ke Polda Sulawesi Selatan telah mendapatkan tindak lanjut resmi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP A1) tertanggal 29 Oktober 2026, Ditreskrimum Polda Sulsel menyatakan bahwa laporan yang dilayangkan pada 15 Oktober 2026 dengan Nomor LP/B/1258/X/2026/SPKT/POLDA SULSEL telah resmi diterima dan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan mengacu pada Pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan jangka waktu penyelidikan direncanakan berlangsung selama 90 hari, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Tanah yang menjadi objek sengketa memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi, dengan identitas pertanahan: Persil 127ª SIII, Kohir 933 C I. Batas-batasnya: Utara berbatasan dengan tanah jalanan, Selatan berbatasan dengan tanah Raba Daeng Tata, Timur berbatasan dengan tanah Murhan Conna’, dan Barat berbatasan dengan perumahan Balla’ Bayangkara.

Salah satu dokumen kunci dalam sengketa ini adalah Akta Hibah Nomor 176/KW/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, di mana Haeruddin Daeng Sanre’ tercatat sebagai penerima hibah. Berdasarkan riwayat kepemilikan, tanah tersebut berasal dari pemilik pertama Saing Bin Djumpa’ yang kemudian diwariskan kepada empat ahli waris: Haeruddin Daeng Sanre’, Mudong Ropu, Hamzah Daeng Lawa, dan Barliang Daeng Ngintang.

Pihak pelapor mencatat bahwa pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini teridentifikasi atas nama Haeruddin Daeng Naja’, dan sejumlah saksi telah memberikan keterangan dalam proses pelaporan ini.

“Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada sekadar keberadaan dokumen. Riwayat hak kepemilikan sebelum hibah, kesesuaian lokasi dan batas tanah, serta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat perlu dikonfirmasi secara objektif,” ungkap pihak pelapor.

Dengan diterbitkannya SP2HP A1, publik kini menantikan langkah konkret penyidik. Pemeriksaan terhadap dokumen asli, keterangan saksi-saksi, serta data administrasi pertanahan dinilai penting untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Seluruh pihak yang berkepentingan patut diberikan kesamaan kesempatan untuk menjelaskan posisi dan menyampaikan bukti yang dimilikinya.

“Kepastian hukum tidak boleh berhenti pada selembar surat penerimaan laporan. Fakta harus diungkap, bukti harus diuji, dan keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku,” demikian harapan yang disampaikan terkait penanganan laporan ini.

Semua informasi di atas berdasarkan laporan dan dokumen yang disampaikan oleh pihak pelapor. Proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak lain yang terkait dalam sengketa ini berhak menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas versi mereka. Redaksi akan menyajikan perkembangan selanjutnya seiring berjalannya proses hukum.Tutupnya (*)

TIM (REElD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *