SalamWaras, Bangka - Tragedi memilukan di Tambang Batu Primer DU 1517, eks TB 1.42 Pemali, Kabupaten Bangka, yang […]
Kabupaten Pekalongan tengah menjadi sorotan publik. Tiga isu besar mencuat bersamaan: potongan gaji pegawai outsourcing sebesar Rp800.000 per orang, dugaan pengusiran posko relawan oleh Dinas Perhubungan (Dishub), serta pemanggilan mantan tenaga outsourcing Satpol PP oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terkait dugaan korupsi.
Rencana pembangunan perumahan PT Aditarina Lestari di lahan ±8,4 hektare di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, kini menjadi sorotan publik.
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta
Suasana politik dan sosial di Kabupaten Pekalongan kian memanas. Dua isu besar mencuat bersamaan: dugaan pengusiran posko relawan masyarakat oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pekalongan, serta langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang memanggil mantan tenaga outsourcing Satpol PP, Andri Prasetyo, terkait dugaan korupsi
Pemanggilan ini terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing tahun anggaran 2022–2025 di Kabupaten Pekalongan.
Ratusan Warga Kompak Kawal Hak Buruh yang Dipecat Sepihak Instansi Pemerintah 2022–2024
Publik digegerkan oleh unggahan viral di media sosial terkait dugaan permintaan uang senilai Rp10 juta melalui nomor WhatsApp Wakil Ketua DPRD Sinjai, Andi Muh. Sabir (+62 812-4251-9159), yang juga kader Partai Golkar besutan Bahlil Lahadalia.
Dugaan intimidasi terhadap siswa di SMK Muhammadiyah Kajen kembali mencoreng dunia pendidikan. Z, Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan, disebut menakut-nakuti siswa hanya karena pelanggaran ringan, seperti membolos dan tidak mengikuti Sholat Jumat.
Sengketa tanah seluas 22 hektare di kawasan Sudiang kembali memanas. Ahli waris H. Taman bin Yambo Melalui Andi Arif menegaskan hak keluarga atas tanah tersebut, sementara PT Aditarina Lestari, melalui H. Rahyuddin Nur, bersikeras mengklaim kepemilikan dengan dokumen resmi.
Krisis pupuk, kelangkaan bibit, hingga impor beras dianggap bukti kegagalan swasembada; warga Sinjai tagih janji kedaulatan pangan yang diamanatkan Presiden dalam pidato Agustus 2025.
