Pemerintah Kecamatan Bontobahari resmi mengeluarkan surat edaran yang menegaskan pentingnya peningkatan kebersihan di Pasar Tanahberu. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya aktivitas harian di pasar rakyat tersebut, yang setiap hari menjadi pusat interaksi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.
Kawasan Desa Sindangsari, Kecamatan Sukasari, diguncang masalah serius akibat penumpukan sampah yang kian menggunung di sekitar area Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Setelah Kepala Desa Bua Andi Azis Soi secara resmi melaporkan dugaan tindakan tidak profesional oknum Kanit PPA Polres Sinjai ke Propam Polda Sulsel, kini pihak kepolisian memberikan klarifikasi resmi atas kejadian tersebut.
PT Timah Tbk resmi mengumumkan perubahan struktur direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (17/12/2025).
Dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) di Distrik Yiluk, Kabupaten Lanny Jaya, memantik kekecewaan mendalam warga. Bantuan yang semestinya menjadi penopang hidup masyarakat kecil justru tak kunjung diterima. Peristiwa ini mencuat pada Selasa, 16 Desember 2025.
Aktivitas tambang liar di aliran sungai Gusung Dua Tengkorak, jalur vital keluar–masuk kapal menuju Dermaga Nelayan 2 Sungailiat, kian meresahkan.
Harapan warga nelayan Muara Nelayan 2 kembali runtuh. Aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) Menara Rajuk di kawasan Gusung-Gusung Tengkorak, Sungailiat, Kabupaten Bangka, kembali beroperasi meski sebelumnya telah mendapat himbauan penghentian dari Polairud.
Dugaan praktik upeti yang melibatkan oknum mengaku sebagai wartawan di balik aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan juga kejahatan moral yang mencederai nilai keadilan, etika pers, serta integritas aparatur negara.
Dugaan operasi Ponton Isap Produksi (PIP) PT Timah di perairan Sampur–Pasir Padi disorot. Diduga tanpa SILO, melanggar SOP, regulasi ESDM, UU Minerba, hingga UU Pelayaran. Keselamatan pekerja dipertaruhkan demi target produksi.
Harapan publik agar penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 segera rampung kembali tertahan. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang sebelumnya gagal digelar karena tidak kuorum, kembali memantik tanda tanya setelah jadwal penundaan yang telah ditetapkan justru terlewat tanpa kepastian pelaksanaan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
