Salamwaras.com JAKARTA, Salamwaras.com – Setelah menunggu selama kurang lebih 18 tahun, perjuangan pembentukan regulasi Perampasan Aset akhirnya mencapai babak penting. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Keputusan tersebut disambut persetujuan anggota Dewan yang hadir setelah Puan meminta persetujuan forum. Ketukan palu pimpinan sidang sekaligus menandai disahkannya regulasi yang selama ini dinantikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kehadiran undang-undang ini membawa pesan tegas bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya. Negara juga harus mampu mengejar, menyita, dan mengembalikan kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa harus selalu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based forfeiture (NCB).
Dengan mekanisme tersebut, aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat diproses untuk dirampas melalui mekanisme pengadilan, sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Namun, penerapannya tetap harus menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Cakupan tindak pidana yang menjadi perhatian dalam regulasi ini tidak hanya terbatas pada korupsi. Sejumlah kejahatan lain, seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan dan penggelapan tertentu, juga masuk dalam ruang lingkup pengaturannya.
Hukuman Mati Bukan Otomatis bagi Semua Koruptor
Di tengah pengesahan UU Perampasan Aset, isu hukuman mati bagi koruptor kembali menjadi perhatian publik.
Perlu dipahami, hukuman mati bukan konsekuensi otomatis dari disahkannya UU Perampasan Aset. Ketentuan pidana mati bagi pelaku korupsi telah dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang memungkinkan penerapannya dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan undang-undang.
Artinya, penerapan hukuman mati tetap harus memenuhi unsur dan persyaratan hukum yang berlaku, bukan semata-mata karena seseorang terlibat tindak pidana korupsi.
Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi ujian berikutnya bagi negara. Publik tentu berharap regulasi tersebut tidak hanya berhenti sebagai produk legislasi, tetapi benar-benar diterapkan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Sebab, dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku. Mengembalikan uang dan kekayaan negara yang dirampas melalui tindak pidana juga merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Salamwaras.com – Tajam, Berimbang, dan Berdasarkan Fakta.






