SalamWaras, Surabaya — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, daerah harus segera membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bila ingin mandiri dan tidak terus bergantung pada anggaran pusat. BUMD yang dikelola secara profesional diyakininya mampu menjadi penopang kuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Presiden menargetkan Indonesia menjadi negara maju dalam 20 tahun. Syaratnya, pertumbuhan ekonomi dua digit selama 10 tahun berturut-turut,” tegas Bima saat membuka Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Nasional (MAPAMNAS) XV Perpamsi di Wyndham Hotel Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
Menurutnya, pemerintah kini menempatkan penguatan BUMD sebagai agenda strategis. Pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di Kemendagri adalah langkah konkret untuk memperkuat pengawasan, pembinaan, serta standar tata kelola yang akuntabel di seluruh daerah.
Bima menekankan pentingnya kolaborasi erat antara BUMD dan pemerintah daerah. Sinkronisasi regulasi, peningkatan layanan publik, hingga efisiensi manajemen harus berjalan dalam satu gerak. Tanpa itu, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap.
“Perpamsi harus berada dalam frekuensi yang sama dengan Kemendagri. Sinergi dijaga, koordinasi dikuatkan, di internal juga harus solid,” ujarnya.
Bima juga menyambut aspirasi perluasan peran Perpamsi yang tidak hanya fokus pada air minum, tetapi juga sanitasi dan persampahan. Namun ia mengingatkan, ekspansi tugas mesti dibarengi soliditas organisasi yang kokoh.
“Energi jangan dihabiskan untuk hal-hal internal. Fokus pada program, kompak dan guyub, agar bisa melompat lebih jauh,” tandasnya.
Acara tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Bupati Lombok Barat sekaligus mantan Ketua Umum Perpamsi periode 2021–2024 Lalu Ahmad Zaini, serta sejumlah pejabat terkait.
Puspen Kemendagri
