Salamwaras.com,Surabaya, 30 Mei 2026 –Isu deforestasi atau pembabatan hutan untuk kepentingan industri kembali menjadi sorotan publik. Fenomena tersebut tergambar dalam film dokumenter Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan dan memunculkan berbagai respons terkait kondisi lingkungan di Tanah Papua.
Papua dinilai tengah menjadi sasaran ekspansi industri perkebunan berskala besar. Dengan dalih mendukung program swasembada pangan, kawasan hutan di Papua Selatan disebut dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dengan luasan mencapai lebih dari satu juta hektare.
Ketua Umum PNIB, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebinekaan, lintas agama, serta menolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme, AR Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut dalam wawancara bersama awak media.
“Deforestasi merupakan bentuk intoleransi terhadap alam, budaya, dan tradisi. Masyarakat Papua yang hidup berdampingan dengan alam melalui kearifan lokal kehilangan hutan yang selama ini menjadi rumah dan sumber kehidupannya. Ketika hutan dibabat demi kepentingan industri tanpa mempertimbangkan masa depan masyarakat adat, budaya, dan tradisi mereka, maka itu adalah bentuk arogansi yang nyata,” ujar Gus Wal.
Menurutnya, persoalan industrialisasi di wilayah adat tidak hanya berpotensi terjadi di Papua, tetapi juga dapat mengancam daerah-daerah lain di Indonesia apabila tidak disikapi secara serius.
“Hari ini Papua, besok bisa Sulawesi, lusa bisa saja wilayah adat di Nusa Tenggara atau Maluku.
Kepentingan bisnis tidak mengenal batas wilayah ketika melihat potensi keuntungan. Karena itu, kita harus bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa, tanah adat, budaya, dan tradisi agar tidak tergerus oleh kepentingan industri yang mengabaikan masa depan masyarakat,” katanya.
Gus Wal menilai keresahan yang dirasakan PNIB juga dirasakan oleh banyak masyarakat adat di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa kekuatan terbesar untuk menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan adalah persatuan rakyat.
“Kita yang merasa terancam oleh ekspansi industri yang mengabaikan kepentingan masyarakat sudah saatnya bersatu. Jangan mudah dipecah belah oleh kepentingan sesaat atau iming-iming materi yang pada akhirnya membuat kita kehilangan identitas dan hak atas tanah sendiri. Persatuan rakyat adalah kekuatan yang mampu menjaga masa depan bangsa,” lanjutnya.
Lebih jauh, Gus Wal menyebut dominasi konglomerasi industri sebagai tantangan yang harus dihadapi bersama demi menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia.
“Para pendiri bangsa telah berhasil mengakhiri praktik kolonialisme yang dilakukan VOC. Jangan sampai hari ini bangsa kita kembali menghadapi bentuk penjajahan baru melalui penguasaan sumber daya alam oleh kepentingan bisnis yang mengabaikan kepentingan rakyat. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa. Indonesia tidak untuk dijual,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Wal kembali menegaskan komitmen PNIB dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan, serta menolak segala bentuk radikalisme dan terorisme.
Editor : DM MPGI
