Oleh: Adi Suparto
Salamwaras.com,SURABAYA –Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun merupakan salah satu momentum paling penting sekaligus menjadi ujian integritas bagi perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pada fase inilah komitmen kampus terhadap prinsip keadilan, kompetensi, dan meritokrasi diuji. Kampus dituntut tetap berdiri tegak sebagai institusi akademik yang independen, bebas dari intervensi kekuasaan, kepentingan politik, maupun praktik-praktik yang mencederai keadilan.
Di tengah persaingan yang semakin ketat, setiap kursi yang tersedia di perguruan tinggi negeri menjadi harapan bagi jutaan lulusan sekolah menengah di seluruh Indonesia. Kursi tersebut bukan sekadar ruang belajar, melainkan simbol perjuangan, harapan keluarga, dan investasi masa depan bangsa.
Karena itu, muncul tuntutan moral yang semakin kuat agar seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi, baik berupa rekomendasi pejabat, tekanan politik, maupun praktik transaksional yang dapat merusak prinsip keadilan.
Jutaan Lulusan Berebut Kesempatan
Data tahun 2026 menunjukkan jumlah lulusan pendidikan menengah di Indonesia mencapai angka yang sangat besar.
Tercatat lulusan SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta mencapai sekitar 3,8 hingga 4 juta orang. Sementara lulusan Program Kesetaraan Paket C diperkirakan mencapai 120 ribu hingga 150 ribu orang.
Sesuai ketentuan yang berlaku, lulusan Paket C memiliki hak yang sama untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur ujian nasional maupun seleksi mandiri. Namun, mereka tidak dapat mengikuti jalur prestasi berbasis nilai rapor sekolah.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,7 juta peserta tercatat mengikuti proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang mencakup 146 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, terdiri atas:
• 76 PTN Akademik, termasuk PTN Badan Hukum;
• 44 PTN Vokasi atau Politeknik;
• 26 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Daya Tampung Terbatas, Persaingan Sangat Ketat
Di sisi lain, daya tampung perguruan tinggi negeri masih jauh lebih kecil dibanding jumlah peminat. Total kapasitas penerimaan program sarjana dan vokasi pada tahun ini diperkirakan sekitar 445 ribu kursi.
Jumlah tersebut terbagi dalam:
• Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP): 189.017 kursi;
• Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT): 256.369 kursi.
Dengan kondisi tersebut, rata-rata peluang diterima secara nasional hanya sekitar 25 persen atau satu dari empat pendaftar.
Persaingan menjadi jauh lebih ketat pada program studi favorit. Di Fakultas Kedokteran, satu kursi dapat diperebutkan oleh 80 hingga 120 peserta.
Sementara program studi Hukum, Psikologi, dan Teknik rata-rata diperebutkan 40 hingga 70 peserta untuk setiap kursi yang tersedia. Adapun Ilmu Komunikasi dan Manajemen memiliki rasio persaingan sekitar 30 hingga 60 peserta per kursi.
Data tersebut menunjukkan bahwa setiap kursi yang tersedia memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus diberikan kepada mereka yang memang memenuhi syarat berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi.
Tolak Intervensi dan Jalur Belakang
Melihat ketatnya persaingan tersebut, tuntutan terhadap penyelenggaraan seleksi yang bersih dan berintegritas menjadi semakin relevan.
Masyarakat berharap tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang mencederai keadilan, seperti penggunaan “surat sakti”, rekomendasi pejabat, tekanan politik, maupun berbagai bentuk transaksi yang dapat memengaruhi hasil seleksi.
Kejujuran dalam proses penerimaan mahasiswa baru tidak cukup hanya bergantung pada niat baik penyelenggara, tetapi harus diperkuat dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, pelaksanaan ujian, hingga pengumuman hasil seleksi, perlu diawasi secara ketat.
Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab internal kampus, tetapi juga memerlukan keterlibatan lembaga independen serta kontrol publik agar proses seleksi benar-benar menghasilkan mahasiswa yang berprestasi, kompeten, dan berkarakter tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun daerah asal.
Seruan untuk Menjaga Martabat Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi harus tetap menjadi ruang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, integritas, dan keadilan. Kampus tidak boleh kehilangan independensinya karena tekanan kekuasaan maupun kepentingan sesaat.
Kejujuran dalam proses seleksi merupakan fondasi penting untuk menjaga martabat perguruan tinggi. Hanya melalui seleksi yang bersih dan adil, kampus dapat melahirkan generasi penerus yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan beradab.
Pada akhirnya, gerbang kampus harus terbuka bagi mereka yang layak berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau akses istimewa.
Gerbang kampus adalah milik mereka yang berhak, bukan milik mereka yang berkuasa.
Editor : DM MPGI
