PEKALONGAN, SALAMWARAS.COM – Stabilitas keamanan dan ketahanan wilayah tidak cukup dibangun melalui imbauan, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor, integritas aparatur, serta kepekaan pemerintah terhadap persoalan masyarakat.
Pesan tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat memberikan pembinaan kepada jajaran pemerintah kecamatan dan desa se-Kecamatan Bojong dalam kegiatan Pembinaan Forkopimda bertema “Sinergi Cipta Kondisi Membangun Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Wilayah” di Pendopo Kecamatan Bojong, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimcam, kepala desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan perangkat desa. Hadir pula Perwira Penghubung Kodim 0710 Pekalongan Mayor Yulian Cahyono, Kasat Intel Polres Pekalongan AKP Surya, S.H., M.H., perwakilan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Satya Budi Kurniawan, S.H., M.H., dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan Budi Rahardjo.
Dalam arahannya, Sukirman mengingatkan bahwa desa merupakan ujung tombak pemerintahan sekaligus garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial. Karena itu, setiap potensi gangguan keamanan dan konflik di tengah masyarakat harus diantisipasi sejak dini, bukan menunggu persoalan berkembang menjadi krisis.
Kecamatan Bojong, menurutnya, membutuhkan perhatian bersama dalam menghadapi sejumlah potensi kerawanan, mulai dari kenakalan remaja, tindak kriminalitas, persoalan sosial hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
“Desa ini adalah garda terdepan pemerintahan dan pembangunan. Kondusivitas Kabupaten Pekalongan sangat bergantung pada stabilitas di tingkat desa dan kecamatan. Karena itu, solidaritas antara Forkopimda, Forkopimcam, pemerintah desa, dan BPD menjadi kunci utama dalam deteksi dini dan cegah dini setiap potensi kerawanan di wilayah kita,” tegas Sukirman.
Namun, kewaspadaan dini tidak boleh dimaknai sebatas pengamanan. Pemerintah desa juga dituntut membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat, merawat kepercayaan publik, serta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda dalam menjaga persatuan.
Sukirman turut menyoroti pentingnya integritas aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Pemerintah desa diminta tidak bersikap pasif ketika muncul persoalan, apalagi membiarkan konflik sosial berkembang akibat lemahnya komunikasi dan koordinasi.
Di sektor tata kelola pemerintahan, ia memberikan penekanan khusus terhadap pengelolaan APBDes, dana desa, dan bantuan keuangan. Seluruh anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Keterbatasan kemampuan fiskal desa, tegasnya, bukan alasan untuk menggunakan anggaran di luar peruntukan. Pengawasan internal harus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan desa terhindar dari penyimpangan dan praktik yang berpotensi melanggar hukum.
Selain itu, pembaruan data kependudukan secara berkala melalui pemerintah desa dan RT/RW dinilai penting. Data yang akurat menjadi fondasi perencanaan pembangunan, pendataan sosial ekonomi, penyaluran program kesejahteraan, hingga mendukung pelaksanaan Pilkades.
Pilkades Jangan Menjadi Pemicu Perpecahan
Menjelang pelaksanaan Pilkades serentak, Sukirman mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak hubungan sosial maupun persaudaraan di lingkungan desa.
Ia menginginkan pesta demokrasi tingkat desa berlangsung damai, penuh kegembiraan, dan tidak meninggalkan permusuhan berkepanjangan.
“Besok (hari ini) mari datang ke TPS di desanya masing-masing, kemudian melaksanakan hak pilihnya dan menjaga kondusivitas. Namanya pesta demokrasi itu harus gembira, harus disambut dengan sukacita, tidak kemudian menimbulkan perbedaan yang berkepanjangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan Budi Rahardjo menjelaskan bahwa pembinaan Forkopimda merupakan agenda rutin untuk memperkuat komunikasi dan silaturahmi antara unsur pimpinan daerah dengan masyarakat.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang pertukaran informasi sekaligus memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan gangguan di wilayah.
“Pembinaan ini dalam rangka tentunya untuk mensinergikan kita untuk cegah dini, untuk deteksi dini, untuk kewaspadaan dini, mengantisipasi segala sesuatu yang bisa terjadi kapanpun. Sehingga dengan kita bertemu nanti, kita akan saling menyampaikan informasi,” jelasnya.
Ujian sesungguhnya dari kewaspadaan dini bukan terletak pada banyaknya rapat koordinasi, melainkan pada kemampuan pemerintah mendeteksi persoalan, merespons keluhan warga, menjaga integritas aparatur, dan memastikan masyarakat tetap merasa aman serta mendapatkan pelayanan yang adil.






