Pilkades Ketitangkidul: Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong, Sukirman Tegaskan Hak Pilih Warga Tetap Berdaulat

PEKALONGAN, SALAMWARAS.COM – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan menghadirkan dinamika demokrasi yang menarik. Desa Ketitangkidul, Kecamatan Bojong, menjadi salah satu sorotan setelah pemilihan kepala desa di wilayah tersebut hanya diikuti satu calon yang berhadapan dengan kotak kosong.

Fenomena calon tunggal ini menjadi ujian tersendiri bagi demokrasi di tingkat desa. Sebab, meski hanya terdapat satu kandidat, masyarakat tetap memiliki ruang konstitusional untuk menentukan pilihan, termasuk menyatakan penolakan melalui kotak kosong.

Bacaan Lainnya

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., turun langsung meninjau pelaksanaan pemungutan suara di Desa Ketitangkidul, Rabu (18/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses demokrasi berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan.

Dalam peninjauan itu, Sukirman didampingi Ketua DPRD, Kapolres Pekalongan, Kapolres Pekalongan Kota, Sekretaris Daerah, jajaran staf ahli, asisten Sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Sukirman mengapresiasi antusiasme masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Berdasarkan laporan panitia, hingga pukul 08.45 WIB, tingkat kehadiran pemilih telah mencapai sekitar 50 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi, bukan semata-mata ditentukan oleh banyaknya calon yang berkompetisi.

“Demokrasi juga tidak bergantung kepada pasangan calon itu hanya satu atau bagaimana. Tetapi tingkat kehadiran, tingkat antusiasme, pemikiran masyarakat, partisipasi masyarakat dan seterusnya,” ujar Sukirman.

Kotak Kosong Bukan Sekadar Formalitas

Menanggapi mekanisme calon tunggal melawan kotak kosong, Sukirman menegaskan bahwa mekanisme tersebut memiliki dasar pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pemilih tetap memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politiknya tanpa tekanan.

Ia juga menjelaskan konsekuensi apabila kotak kosong memperoleh suara terbanyak. Dalam kondisi tersebut, hasil pemilihan tidak menetapkan calon tunggal sebagai kepala desa terpilih dan pelaksanaan Pilkades harus dijadwalkan kembali sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

“Kalau yang menang kotak kosong, Pilkades dibatalkan, lalu kemudian dijadwalkan ulang di Pilkades berikutnya,” jelasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberadaan calon tunggal tidak boleh dimaknai sebagai hilangnya hak masyarakat untuk menentukan alternatif kepemimpinan.

Demokrasi Desa Harus Menjaga Kedaulatan Pemilih

Pilkades bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depan pemerintahan desa. Karena itu, proses pemungutan suara harus menjamin kebebasan, transparansi, kejujuran, dan keadilan bagi seluruh pemilih.

Tingginya partisipasi memang patut diapresiasi. Namun, kualitas demokrasi juga harus tercermin dari penghormatan terhadap setiap suara, termasuk pilihan terhadap kotak kosong.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 yang berlangsung di 34 desa pada 17 kecamatan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif serta menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan amanah masyarakat.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana hak rakyat dihormati dan setiap pilihan benar-benar dihitung.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *