Jambi, SalamWaras – Suara perlawanan dari generasi muda kembali menggema di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
Aliansi Pemuda Peduli Jambi (APPJ) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan suap dalam pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029.
Aksi damai ini digelar di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (30/10), bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda — simbol perlawanan dan idealisme kaum muda terhadap ketidakadilan.
Koordinator APPJ menegaskan, dugaan praktik jual beli suara dalam pemilihan pimpinan DPD RI merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan bentuk nyata kemunduran moral politik nasional.
“KPK jangan diam. Dugaan suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI adalah tamparan keras bagi demokrasi. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tegas perwakilan APPJ dalam orasinya.
Dukungan Nasional untuk Gerakan Antisuap
Gerakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen pemuda di daerah lain, termasuk Pemuda Kalimantan Selatan, Pemuda Nusa Tenggara Barat, serta jaringan aktivis di berbagai provinsi yang menyerukan hal serupa.
Nama Muhammad Fithrat Irfan, aktivis muda nasional yang konsisten mengawal kasus dugaan suap DPD RI, turut menguatkan solidaritas lintas daerah tersebut.
“Banyak laporan korupsi di KPK belum dituntaskan, termasuk kasus suap DPD RI. Publik juga menunggu kejelasan kasus dana haji dan proyek Kereta Cepat Whoosh. Jangan biarkan hukum jadi panggung sandiwara,” ujar Fithrat Irfan.
Pesan untuk Pemerintah Daerah
Selain menyoroti isu korupsi di tingkat nasional, APPJ juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
Pemuda menilai, pemerintah daerah harus aktif mendorong penegakan hukum dan tidak hanya berdiam diri di tengah isu nasional yang mencoreng wajah demokrasi.
“Gubernur Jambi jangan tutup mata. Kami ingin pemerintah daerah menjadi bagian dari solusi, bukan pembisu dalam ketidakadilan,” seru salah satu orator aksi.
Aksi Berlanjut, Tekad Menguat
Momentum aksi ini bertepatan dengan kunjungan resmi KPK RI ke Jambi. APPJ memastikan akan melanjutkan aksi lanjutan pada Jumat (31/10/2025) dengan skala massa yang lebih besar, sebagai bentuk konsistensi perjuangan moral generasi muda.
Bagi APPJ, perjuangan ini bukan sekadar aksi jalanan, tetapi ikrar moral untuk memastikan bahwa Jambi — dan Indonesia — tidak dikuasai oleh praktik transaksional politik.
“Kami hanya menuntut satu hal: keadilan ditegakkan. Agar rakyat Jambi tak lagi dirugikan oleh permainan elite,” tutup pernyataan resmi APPJ.
SalamWaras – Berpikir sehat, bicara waras. No viral, no justice.
