Bangunan ilegal di sempadan Sungai Krandegan memicu sorotan warga. Satpol PP diminta bertindak tegas untuk mencegah longsor, banjir, dan risiko keselamatan publik.
Penulis: Jambul
Bobol Ruang Guru, Gendowor Diringkus Resmob Polres Pekalongan
Tim Resmob Polres Pekalongan berhasil meringkus pelaku pencurian di SDN 03 Tengengwetan, Siwalan. Imron alias Gendowor (53) diringkus setelah membobol ruang guru dan menggondol inventaris sekolah senilai Rp16,2 juta. Polisi imbau sekolah tingkatkan pengamanan.
Dexa Net Berbagi Nasi Bungkus, Hangatkan Hati Warga Bojong
Dexa Net menggelar aksi sosial berbagi nasi bungkus gratis untuk warga Bojong sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan penuh kehangatan ini diharapkan menjadi agenda rutin bulanan dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar.
Kades Kesesi Divonis 5,6 Tahun Penjara!, Dana Desa Disulap Jadi Dana Pribadi?
Kepala Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa tahun 2020–2021. Hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp350 juta. Kasus ini menjadi peringatan serius atas pengawasan penggunaan dana desa di seluruh Indonesia.
Tanda Tangan Camat Wiradesa Butuh Waktu Berhari-hari, Warga Merana
warga setelah sejumlah pengajuan administrasi tertunda akibat sulitnya mendapatkan tanda tangan dari Camat Wiradesa.
Gapura Rp109 Juta di Kepatihan Berkarat Sebelum Diserahterimakan
Proyek gapura senilai Rp109 juta di Kelurahan Kepatihan, Wiradesa, Pekalongan, disorot warga karena mutu buruk dan besi berkarat sebelum diserahterimakan. Publik pertanyakan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.
Kejati Kepri Dorong Transformasi Penegakan Hukum Humanis dan Digital
hukum modern dan humanis. Sesjampidum Kejagung RI tekankan digitalisasi, integritas, dan peran jaksa sebagai Advocaat Generaal. Restorative Justice, CMS, dan SPPT-TI menjadi instrumen utama menuju keadilan substantif
Rakyat Desak DPRD Bangka Tegas!, Tuntaskan Konflik Tambang Kepala Burung Sesuai Amanat UU dan Fungsi Pengawasan
Pasca aksi massa di kawasan tambang Kepala Burung, DPRD Bangka dijadwalkan menggelar RDP bersama PT. Timah, PT. GML, dan masyarakat. LMP Bangka mendesak dewan menunaikan fungsi pengawasan sesuai UU No. 23/2014 dan UU No. 32/2009 agar konflik tambang diselesaikan secara adil dan transparan.
Irene Putrie: Kekayaan Negara Tak Boleh Lepas dari Pengawasan
Bintan, SalamWaras — Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) kembali menegaskan komitmennya menjaga marwah hukum […]
Proyek Sapi Setengah Miliar, Hasilnya Cuma Tujuh Ekor? Warga Pekalongan Desak Aparat Bongkar Dugaan Korupsi Dana Desa
Dugaan korupsi dana desa di Pesanggrahan, Pekalongan, menyeruak setelah proyek sapi bernilai Rp500 juta hanya menghasilkan tujuh ekor sapi. Warga desak aparat dan Inspektorat usut tuntas dugaan penyimpangan anggaran demi tegaknya keadilan dan transparansi publik.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.