SALAMWARAS, BABEL — Dugaan aktivitas pengangkutan pasir timah ilegal di Kabupaten Bangka mencuat setelah sebuah mobil Toyota Avanza hitam bernomor polisi BA 1960 OT mengalami pecah ban di ruas Jalan Raya Pangkalpinang–Sungailiat, tepatnya di Desa Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Selasa (10/11/2026).
Peristiwa yang semestinya menjadi urusan teknis kendaraan itu justru memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, saat kendaraan mengalami pecah ban, sejumlah orang diduga berupaya memindahkan muatan berupa karung-karung berisi pasir timah ke sebuah truk yang telah disiapkan di lokasi.
Aktivitas tersebut dipergoki Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bangka, Ahmad Wahyudi, yang kebetulan melintas di lokasi kejadian.
Melihat adanya aktivitas pemindahan muatan yang dinilai mencurigakan, Ahmad berupaya mendokumentasikan peristiwa tersebut sebagai bagian dari kerja jurnalistik.
Namun, respons yang diterima justru berujung intimidasi.
Sejumlah orang diduga mendatangi awak media, merampas telepon genggam (HP), serta melontarkan intimidasi verbal hingga terjadi percekcokan di lokasi. Situasi sempat memanas dan dinilai membahayakan keselamatan Ahmad Wahyudi.
Beruntung, warga sekitar turun tangan melerai ketegangan dan menyarankan Ahmad meninggalkan lokasi guna menghindari kemungkinan terjadinya tindakan yang lebih buruk.
Bukan Sekadar Muatan Timah, Ada Dugaan Pelanggaran Hukum
Peristiwa ini menyisakan dua persoalan serius yang patut mendapat perhatian aparat penegak hukum (APH).
Pertama, legalitas pasir timah yang diangkut menggunakan kendaraan tersebut. Apakah muatan itu berasal dari kegiatan pertambangan yang memiliki izin? Apakah dilengkapi dokumen asal-usul barang, pengangkutan, serta administrasi niaga yang sah?
Kedua, dugaan intimidasi dan perampasan telepon genggam terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Jika benar terjadi, tindakan tersebut bukan persoalan sepele. Kebebasan pers merupakan hak yang dijamin konstitusi dan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (1) menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 4 ayat (3) memberikan jaminan kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Lebih tegas lagi, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Artinya, apabila dugaan intimidasi dan perampasan perangkat dokumentasi tersebut terbukti merupakan tindakan untuk menghalangi kerja jurnalistik, aparat perlu mengusutnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
APH Jangan Tutup Mata
Dugaan pengangkutan pasir timah tanpa dokumen yang jelas juga harus ditelusuri secara serius. Aparat perlu memeriksa kendaraan, muatan, asal-usul pasir timah, pihak yang menguasai barang, serta tujuan pengirimannya.
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta peraturan pelaksanaannya, dapat menjadi salah satu dasar pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran di sektor pertambangan.
Namun, penindakan harus bertumpu pada hasil pemeriksaan dan alat bukti, bukan semata-mata dugaan di lapangan.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat kepolisian dan instansi berwenang. Jangan sampai dugaan aktivitas pengangkutan pasir timah tanpa kejelasan legalitas berlalu begitu saja, sementara wartawan yang berupaya mendokumentasikannya justru menghadapi intimidasi.
Timah boleh menjadi sumber ekonomi daerah, tetapi hukum tidak boleh menjadi barang yang bisa dipindahkan bersama karung-karung pasir timah.
Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak tanpa pandang bulu. Dan terhadap dugaan intimidasi wartawan, negara wajib memastikan kebebasan pers tetap terlindungi.
