SALAMWARAS.COM, Jakarta – Mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang turut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian, menjadi alarm keras bagi kehidupan demokrasi, supremasi hukum, dan keamanan negara.
Kasus ini bukan persoalan biasa. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara, pejabat pemerintahan, tokoh politik, insan pers, aktivis organisasi masyarakat hingga kalangan pengusaha merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Demikian ditegaskan Shauqi H. Maskati, SE., M.Si., Dewan Pendiri Garda Nasional Indonesia Bangkit (GNIB), sekaligus mantan Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA), dalam menyikapi perkembangan situasi nasional tersebut, Rabu (04/11/2026).
Menurut Shauqi, apabila dugaan penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang sah, dan di luar kepentingan penegakan hukum, maka tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru digunakan untuk kepentingan di luar hukum. Institusi negara bukan milik pribadi, bukan alat kelompok, dan bukan instrumen untuk menjalankan agenda tersembunyi. Siapa pun pelakunya harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya!” tegas Shauqi.
Kapolri Harus Tegas, Jangan Berhenti Pada Tiga Tersangka!
Shauqi secara khusus meminta Kapolri beserta seluruh institusi penegak hukum dan lembaga berwenang agar melakukan investigasi secara mendalam, objektif, transparan, dan menyeluruh.
Menurutnya, penetapan sejumlah tersangka tidak boleh menjadi akhir dari pengungkapan perkara. Aparat harus menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan, siapa yang mengetahui, siapa yang memperoleh manfaat, hingga apakah terdapat pihak lain yang diduga berada di balik operasi penyadapan tersebut.
“Jangan hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bongkar sampai ke akar-akarnya! Siapa yang memerintahkan? Apa motifnya? Untuk kepentingan siapa? Adakah jaringan atau kepentingan tertentu yang bermain di belakangnya? Semua harus dijawab melalui proses hukum dan pembuktian yang terang benderang,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, pengaruh, atau kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Hukum harus berdiri tegak. Tidak boleh ada yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang dikorbankan demi kepentingan politik tertentu.
Pemuda Jangan Mudah Terprovokasi, Gunakan Akal Sehat dan Ketajaman Analisis!
Di tengah situasi nasional yang berkembang, Shauqi mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa, agar tetap tenang, tidak mudah terpancing provokasi, serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Ia mengingatkan bahwa setiap peristiwa nasional harus dilihat secara utuh, tidak hanya berdasarkan potongan informasi, opini media sosial, maupun narasi yang belum terverifikasi.
“Pemuda jangan hanya menjadi penonton, apalagi menjadi alat provokasi dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kita harus cerdas membaca keadaan, menghubungkan berbagai peristiwa, menguji informasi, dan berpikir kritis. Jangan sampai energi pemuda yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa justru dimanfaatkan untuk memperkeruh keadaan,” ungkapnya.
Menurutnya, sikap kritis merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, sikap kritis harus dibangun di atas fakta, argumentasi yang sehat, dan tanggung jawab kebangsaan, bukan kebencian, fitnah, ataupun informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, stabilitas nasional, dan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.
Presiden Prabowo: Jangan Biarkan Agenda Besar Pembangunan Terganggu!
Dalam kesempatan tersebut, Shauqi menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto beserta program-program strategis pemerintahannya.
Ia menyatakan siap berdiri bersama seluruh elemen masyarakat yang memiliki komitmen menjaga stabilitas negara, mengawal pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional demi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan nasional harus menjadi momentum memperkuat persatuan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai tugas serta tanggung jawabnya.
“Presiden Prabowo harus diberikan ruang dan dukungan untuk menjalankan mandat rakyat serta program-program strategis pemerintahannya. Kami mendukung penuh kebijakan dan agenda pembangunan beliau. Namun, dukungan itu juga harus diwujudkan dengan keberanian menjaga negara dari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum,” tegasnya.
Shauqi menambahkan, mendukung Presiden bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Justru dukungan yang bertanggung jawab harus disertai komitmen untuk mengawal pemerintahan agar tetap berada di jalur konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat.
Negara Harus Kuat, Hukum Harus Tajam, Dan Kedaulatan Tak Boleh Dipermainkan!
Menutup pernyataannya, Shauqi menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tersandera oleh konflik kepentingan, permainan kekuasaan, maupun dugaan praktik ilegal yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kondusivitas nasional sembari memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara ini secara profesional dan tanpa intervensi.
“Jangan biarkan negara ini dikendalikan oleh kepentingan segelintir orang. Jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan hukum harus menjadi panglima. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkannya. Indonesia terlalu besar untuk dikorbankan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok!” pungkas Shauqi.***
Source : Tim Media
