Salamwaras.com,JAKARTA –Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, mengkritik keras masih adanya gelontoran tantiem bernilai fantastis di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
Kritik tersebut muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmennya untuk memangkas jumlah komisaris serta menghapus praktik pemberian tantiem di BUMN.
Menurut Anshar, pernyataan Presiden Prabowo terkait efisiensi dan pembenahan tata kelola BUMN harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh perusahaan pelat merah, termasuk BRI yang kini berada dalam pengawasan Badan Pengelola Investasi Danantara.
“Presiden sudah bicara tegas soal efisiensi dan penghapusan tantiem, tapi faktanya di BRI masih ada gelontoran ratusan miliar untuk direksi dan komisaris. Bandel juga nih pimpinan BRI,” kata Anshar Ilo, Jumat (29/5/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langkah tegas pemerintah untuk menata ulang pengelolaan BUMN demi memaksimalkan kontribusi aset negara yang nilainya mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS.
Presiden bahkan menargetkan BUMN mampu menyumbang minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak terus mengalami tekanan defisit.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan akan memangkas jumlah komisaris dan menghapus tantiem yang dinilai tidak masuk akal.
Namun, kondisi di BRI justru menuai sorotan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2025, BRI masih mengalokasikan tantiem direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.
Selain itu, BRI juga tercatat mengeluarkan anggaran gaji dan tunjangan direksi mencapai Rp240,8 miliar serta gaji dan tunjangan dewan komisaris sebesar Rp80,2 miliar. Perusahaan juga mengalokasikan bonus dan insentif manajemen kunci sebesar Rp396,3 miliar.
Anshar menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo dan Danantara.
“Kalau Presiden ingin BUMN sehat dan efisien, maka kebijakan itu harus berlaku untuk semua. Jangan terkesan ada BUMN yang kebal terhadap arahan Presiden,” ujarnya.
Ia juga meminta Danantara bertindak tegas dan tidak hanya menyampaikan narasi reformasi di ruang rapat, tetapi memastikan implementasi nyata di lapangan.
“Danantara harus konsisten. Kalau memang tantiem dihapus, ya harus ditertibkan semuanya. Jangan rakyat diminta berhemat sementara elite BUMN masih pesta bonus dan tantiem,” tegasnya.
Menurut Anshar, praktik pemberian tantiem dan bonus jumbo di tengah tuntutan efisiensi berpotensi melukai rasa keadilan publik, terutama saat pemerintah sedang fokus melakukan penghematan anggaran dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap negara.
Logis 08 pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BUMN dan mempertanyakan sikap Danantara yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo terkait reformasi tata kelola perusahaan negara.
Editor : DM MPGI
