SALAMWARAS, NASIONAL — Konflik agraria di wilayah Seba-Seba, perbatasan Morowali–Luwu Timur kembali memantik perhatian publik.
Di tengah derasnya arus investasi tambang dan aktivitas alat berat yang terus bergerak, masyarakat mulai mempertanyakan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil yang hidup turun-temurun di kawasan tersebut.
Berbagai dokumen penting kini beredar luas di tengah masyarakat. Mulai dari surat permohonan penyelesaian hak masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia, surat perlindungan saksi dan korban ke LPSK, hingga surat resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait penyelesaian lahan ahli waris dan tanaman tumbuh masyarakat.
Di lapangan, masyarakat mengaku menghadapi tekanan yang tidak ringan. Sebagian warga disebut menerima panggilan klarifikasi dari aparat kepolisian terkait dugaan menghalangi aktivitas pertambangan.
Namun warga mempertanyakan siapa sebenarnya pihak pelapor.
“Kami dipanggil polisi, tapi kami sendiri tidak tahu siapa yang melaporkan,” ungkap salah satu warga.
Kondisi itu memunculkan keresahan di tengah masyarakat yang merasa konflik lahan belum selesai, sementara aktivitas tambang terus berjalan.
Surat ke Presiden dan LPSK
Foto)
Dalam surat tertanggal 19 Februari 2026 yang ditujukan kepada Presiden RI, disebutkan adanya aktivitas pertambangan PT Vale Indonesia Tbk di atas areal garapan masyarakat yang telah ditanami kakao, damar, dan sawit produktif.
Sementara dalam dokumen permohonan perlindungan kepada LPSK, masyarakat meminta perlindungan atas dugaan tekanan, intimidasi, hingga potensi kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas tanahnya.
Tak hanya itu, surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 10 Februari 2025 juga menyebut bahwa PT Vale Indonesia Tbk dapat memberikan kerohiman atau kompensasi terhadap tanaman tumbuh masyarakat yang telah dikelola sebelumnya.
Namun menurut warga, hingga kini aktivitas alat berat di lapangan disebut masih terus berjalan.
“Kami Bukan Melawan Negara”
Ir. Gusti Riadi, salah satu perwakilan masyarakat, menegaskan bahwa warga tidak menolak pembangunan maupun investasi.
“Kami bukan melawan negara. Kami hanya mempertahankan tanah leluhur tempat masyarakat hidup dan berkebun sejak lama,” tegasnya.
Ia menyebut masyarakat kini mulai kehilangan rasa aman di tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.
“Kalau tanah ini hilang, kami hidup dari mana? Anak cucu kami nanti mau tinggal di mana?” ujarnya.
Pernyataan serupa disampaikan Ali Kamri dari Komunitas Petani Lada. Menurutnya, konflik ini bukan sekadar soal lahan, tetapi menyangkut ruang hidup masyarakat pedesaan.
“Hari ini masyarakat mulai takut kehilangan tanah, kebun, sumber air, bahkan masa depan anak-anak mereka sendiri,” katanya.
Ali Kamri menilai negara tidak boleh hanya menghitung nilai investasi dan pertumbuhan industri semata.
“Jangan hanya bicara angka investasi. Negara juga harus menghitung nasib rakyat yang hidup di atas tanah itu,” tegasnya.
Ancaman untuk Puluhan Ribu Warga
Di tengah besarnya kontribusi ekonomi sektor tambang di Luwu Timur, sekitar 45.420 jiwa di lima desa Kecamatan Towuti disebut berada dalam ancaman dampak sosial, lingkungan, hingga hilangnya ruang hidup akibat ekspansi pertambangan.
Ironisnya, perusahaan selama ini kerap menonjolkan keberhasilan penyerapan tenaga kerja lokal. Dari sekitar 2.934 hingga 3.038 karyawan resmi perusahaan, mayoritas disebut berasal dari Kabupaten Luwu Timur.
Namun di sisi lain, masyarakat di kawasan terdampak justru dihantui kekhawatiran terhadap keberlangsungan lahan produktif, sumber air, hingga dampak sosial jangka panjang.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik tentang keseimbangan antara investasi industri ekstraktif dan perlindungan hak masyarakat lokal.
Komisi III DPR RI Ingatkan Potensi Konflik Sosial
Aspirasi masyarakat juga telah bergulir hingga Senayan.
Anggota Komisi III DPR RI, Frederik Kalalembang menegaskan bahwa konflik seperti ini tidak boleh dianggap remeh.
“Jika tidak segera diselesaikan, ini bisa berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas dan berbahaya,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian konflik harus berpihak pada hak-hak rakyat sekaligus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak agar tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa konflik agraria bukan sekadar persoalan tanah, tetapi menyangkut stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden Prabowo: “Laporkan dan Siarkan!”
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya juga meminta masyarakat tidak takut melaporkan dugaan pelanggaran.
“Jangan ragu-ragu! Kalau melihat pejabat atau pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang rakyat punya teknologi. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan itu kini ramai dikaitkan masyarakat dengan konflik agraria yang terjadi di Seba-Seba.
VOC Menanam, Vale Menggali?
Di tengah konflik yang terus memanas, muncul kritik sosial yang tajam dari masyarakat.
Jika dahulu VOC mengeksploitasi rakyat melalui monopoli tanaman seperti kakao, damar, kopi, dan rempah-rempah, maka hari ini masyarakat menilai eksploitasi modern telah berubah bentuk.
Hutan ditebang.
Tanah dikeruk.
Gunung dibelah.
Ruang hidup masyarakat perlahan menyempit.
“Dulu VOC menanam untuk diambil hasilnya. Sekarang tanahnya sekalian dikeruk,” ungkap seorang warga.
Kini masyarakat kembali bertanya:
“Polri berdiri bersama siapa?”
“Di atas tanah ini, kesejahteraan siapa yang sedang dibangun?”
Dan yang paling dalam terdengar dari suara rakyat kecil di Seba-Seba:
“Rakyat Bertanya, Kami Dibawa Kemana?”
