SALAMWARAS, PEKALONGAN — Tidak ada panggung megah. Tidak ada protokoler kaku. Hanya angkringan sederhana di tepi Jalan Bligo Pakumbulan, depan SMP Negeri 1 Buaran.
Namun dari tempat itulah, suara rakyat menggema—jujur, tajam, dan tak bisa lagi diabaikan.
Minggu malam (3/5/2026), “Ngopi Bareng Mas Nuzaik” menjadi lebih dari sekadar obrolan santai. Ini adalah ruang uji nyali bagi kekuasaan.
Hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, duduk setara dengan warga—tanpa jarak, tanpa sekat.
Nuzaik, penggagas kegiatan yang dikenal vokal mengkritisi jalannya pemerintahan, langsung mengarahkan diskusi pada isu-isu yang selama ini kerap dihindari: infrastruktur yang timpang, lingkungan yang terabaikan, hingga luka politik pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Bupati nonaktif, Fadia Arafiq.
Tidak ada basa-basi. Yang ada hanya realitas.
Ajakan Bersatu, Tapi Rakyat Butuh Bukti
Dalam forum itu, Abdul Munir mengajak masyarakat untuk tidak larut dalam konflik masa lalu.
Ia menyerukan persatuan sebagai jalan menuju kemajuan daerah.
“Mari kita buang rasa kecewa dan perselisihan. Saatnya bersatu membangun Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
Ajakan itu terdengar bijak. Namun di hadapan rakyat yang sudah lama menunggu perubahan, kata-kata saja tak lagi cukup. Publik kini menuntut bukti—bukan sekadar retorika.
Transparansi Lumpuh, Website Pemkab Jadi Simbol Kegagalan
Sorotan paling keras mengarah pada buruknya keterbukaan informasi publik.
Nuzaik menyebut situs resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai cermin kegagalan transparansi.
“Banyak menu tidak bisa diakses. Informasi minim. Ini bukan sekadar soal website, ini soal keseriusan pemerintah membuka diri kepada rakyat,” tegasnya.
Perbandingan dengan Kabupaten Batang pun tak terhindarkan.
Di saat daerah lain berbenah dan adaptif di era digital, Pekalongan justru terlihat tertinggal.
Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas mewajibkan pemerintah menyediakan akses informasi yang layak, cepat, dan transparan.
Jika ini diabaikan, maka yang runtuh bukan hanya sistem—tetapi juga kepercayaan publik.
Bayang-Bayang Kekuasaan Lama, Harus Disingkirkan
Diskusi makin tajam ketika warga menyinggung keberadaan lingkaran lama kekuasaan yang dinilai masih menghambat perubahan. Nama boleh tak disebut, tapi arah tudingan jelas.
Publik menginginkan “bersih-bersih” nyata—bukan kosmetik politik. Tanpa itu, reformasi hanya akan jadi slogan kosong.
Angkringan Jadi Mimbar, Rakyat Tak Lagi Diam
Apa yang terjadi malam itu adalah potret sesungguhnya demokrasi: rakyat berbicara, pemimpin mendengar. Tanpa skrip, tanpa sensor.
“Ngopi Bareng” bukan sekadar agenda. Ia adalah perlawanan halus terhadap budaya bungkam.
Ia adalah alarm bahwa rakyat Pekalongan masih peduli, masih mengawasi, dan tidak akan diam.
Di meja sederhana itu, satu pesan menguat:
Jika pemerintah tak segera berbenah, maka kritik akan terus tumbuh.
Dan kali ini, ia tidak datang dari gedung tinggi
melainkan dari suara rakyat yang tak lagi bisa dibungkam.
