Salamwaras.com,Yogyakarta, 11 Maret 2026, -Organisasi masyarakat lintas agama, budaya, dan tradisi Pejuang Nusantara […]
Air bersih untuk rakyat, tapi anggaran miliaran justru “dikuras” oknum. Kejaksaan Negeri Sinjai mengunci tiga nama jadi tersangka dalam dugaan korupsi proyek Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kapasitas 20 L/detik SPAM IKK Sinjai Tengah Tahun Anggaran 2021.
Drama pertimahan Babel makin panas. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, tidak tinggal diam. Senin siang (8/12/2025), ia langsung meluncur ke SPKT Polda Babel. Targetnya satu: laporkan akun yang diduga milik Batara Harahap.
*SalamWaras* Jawa Barat – Endang Kusumawaty, yang saat ini menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan […]
* SalamWaras* JAKARTA – Jarang ada figur yang mampu berdiri tegap di dua dunia yang […]
*SalamWaras* Pontianak, KalbarPengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait […]
Upaya penegakan hukum di sektor pertimahan kembali menajam. Kejaksaan Negeri Bangka Selatan (Kejari Basel) resmi meningkatkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola penambangan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk menjadi tahap penyidikan sejak 25 November 2025.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, membantah keras tudingan Batara Harahap yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik aksi demonstrasi di Kantor PT Timah pada 6 Oktober 2025. Tudingan itu sebelumnya disampaikan Batara melalui akun TikTok @bataraharahapp.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, daerah harus segera membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bila ingin mandiri dan tidak terus bergantung pada anggaran pusat. BUMD yang dikelola secara profesional diyakininya mampu menjadi penopang kuat Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan terwujud bila ekosistem industri pariwisata mampu bersinergi secara utuh.
Sejumlah proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Sinjai kembali mengundang sorotan publik. Alih-alih menjadi motor peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan, proyek fisik yang dibiayai uang rakyat ini justru dinilai rawan pemborosan jika pengawasan tidak dilakukan sejak awal.
