Salam Waras, Bulukumba – Polemik proyek pembangunan kolam renang di Desa Tammalanrea terus bergulir dan mulai menyita perhatian publik.
Proyek yang disebut menelan anggaran sekitar Rp900 juta dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022–2023 itu kini disorot warga dan aktivis karena dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan di lapangan.
Sejumlah masyarakat mempertanyakan kualitas bangunan proyek tersebut. Kondisi fisik kolam renang disebut memunculkan dugaan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal, sementara anggaran yang digunakan tergolong besar untuk ukuran pembangunan desa.
Sorotan tidak hanya tertuju pada kualitas bangunan, tetapi juga pada transparansi penggunaan anggaran. Warga meminta Pemerintah Desa Tammalanrea membuka secara terang rincian penggunaan dana proyek agar tidak memicu kecurigaan dan keresahan di tengah masyarakat.
Aktivis lokal, Saddam, menegaskan bahwa proyek yang menggunakan uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Karena itu masyarakat berhak tahu bagaimana proses pengerjaan, siapa pelaksananya, berapa realisasi anggarannya, dan bagaimana kualitas pekerjaannya. APH harus turun melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh,” tegas Saddam.
Ia menilai pengelolaan dana desa harus tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap penggunaan keuangan desa wajib dilakukan secara tertib, disiplin, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi. Masyarakat pun memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana negara.
Warga mendesak Inspektorat, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) turun langsung melakukan audit lapangan, pemeriksaan dokumen administrasi, hingga pengecekan volume serta mutu pekerjaan proyek kolam renang tersebut.
Selain itu, masyarakat juga meminta Kepala Desa Tammalanrea dipanggil dan diperiksa guna memastikan seluruh proses penggunaan anggaran telah sesuai prosedur dan tidak menimbulkan potensi kerugian negara.
“Jangan sampai dana desa yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan persoalan hukum dan krisis kepercayaan publik,” ujar salah seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Tammalanrea belum memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan masyarakat tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat serta keterbukaan pemerintah desa demi memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.
