Salam Waras, Babel – Setelah polemik RDP DPRD Bangka Belitung menguak persoalan tambang rakyat di wilayah Kepala Burung, kini sorotan publik tertuju pada jajaran direksi PT Timah Tbk, khususnya sosok Andi Seto Gadhista Asapa, SH., LLM, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).
Padahal, sektor tambang menjadi ranah dan tanggung jawab Direktur Operasional, bukan Direktur SDM.
Namun keberadaan Andi Seto menjadi sorotan karena perannya strategis dalam menciptakan ekosistem SDM BUMN yang berintegritas dan ber-AkHLAK, sesuai visi transformasi Kementerian BUMN.
Pertanyaannya kini: di tengah kisruh tambang rakyat dan konflik sosial di lapangan, sejauh mana Direktur SDM PT Timah menjalankan tanggung jawab moral dan korporatifnya?
Amanat Presiden: BUMN Harus Melayani Rakyat
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa BUMN bukan sekadar entitas bisnis, melainkan alat negara untuk melayani rakyat.
“Jangan biarkan rakyat melarat di atas tanah yang kaya,” tegas Presiden dalam pidato ekonominya beberapa waktu lalu.
Pesan itu seharusnya menjadi kompas moral bagi setiap direksi BUMN strategis — termasuk PT Timah Tbk — agar keadilan ekonomi dan sosial tidak tergerus oleh kepentingan elit dan mitra bisnis.
Namun realitas di lapangan, sebagaimana terungkap dalam RDP DPRD Babel, justru memperlihatkan jurang ketimpangan:
rakyat dilarang menambang, sementara mitra korporasi diberi izin “uji coba” untuk mengeruk hasil bumi di lahan IUP PT Timah.
Andi Seto di Persimpangan Jalan
Sebagai figur muda dengan latar hukum dan politik, Andi Seto membawa harapan baru bagi reformasi tata kelola PT Timah. Ia dikenal komunikatif, berpendidikan tinggi, dan pernah memimpin birokrasi daerah.
Namun kini ia menghadapi ujian moral dan institusional: apakah akan berdiri di sisi rakyat atau tunduk pada pola lama yang sarat privilese dan kompromi?
Sebagai Direktur SDM, Andi Seto punya mandat menciptakan insan BUMN yang berintegritas, transparan, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Polemik di Kepala Burung membuktikan, krisis di tubuh korporasi sering kali berakar dari lemahnya integritas manusia di dalamnya.
Keadilan Bukan Sekadar Harga Timah
Masalah tambang rakyat bukan hanya soal harga pasir timah atau izin operasi. Ini adalah soal eksistensi dan hak hidup rakyat kecil di atas tanah yang seharusnya menjadi milik bersama.
Ketika satu CV bisa menambang bebas dengan restu perusahaan negara, sementara ratusan warga lokal dilarang dan diintimidasi, di situlah prinsip “BUMN untuk rakyat” diuji di bawah sorotan publik.
PT Timah harus menata ulang kemitraannya, membuka ruang partisipasi sosial, dan memastikan bahwa rakyat bukan sekadar penonton di tanahnya sendiri.
Momentum Pemulihan Moral Korporasi
Polemik Kepala Burung semestinya menjadi momentum pemulihan moral korporasi.
Andi Seto dapat memimpin perubahan dengan langkah konkret:
Audit sosial terhadap kemitraan tambang;
Transparansi dalam penunjukan mitra usaha;
Evaluasi keterlibatan PT GML yang beroperasi di atas IUP PT Timah;
Dialog terbuka dengan masyarakat terdampak.
Ketika BUMN mulai bicara keadilan sosial dan bukan hanya neraca produksi, di sanalah wajah baru industri tambang nasional dilahirkan.
Dan sejarah akan mencatat:
apakah Andi Seto Gadhista Asapa memilih jalan reformasi moral, atau jalan nyaman penuh kompromi.
Karena tambang sejati bukan hanya menggali mineral — tetapi menggali nurani bangsa.
