Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan lahan tambang milik PT Bumi Morowali Utara (BMU) di Morowali, Sulawesi Tengah, karena membuka kawasan hutan tanpa izin. Negara berpotensi menagih denda hingga Rp2,35 triliun. Kejagung, TNI, dan Polri bergerak bersama dalam penguasaan kembali aset negara
Kasus tiga ahli waris di Palopo yang dijerat pidana oleh saudaranya sendiri menuai sorotan. Meski empat putusan Mahkamah Agung telah menyatakan tanah sebagai harta warisan bersama, proses hukum tetap berjalan. Publik menanti apakah hakim akan berpihak pada keadilan nurani sebagaimana amanat Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.
Agat, mantan terdakwa Tipikor 73 ton timah yang pernah divonis bebas tahun 2021, kini menjadi target Kejagung RI. Rumah mewahnya di Parit 3, Jebus, Bangka Barat, disegel pada 30 September 2025 malam oleh tim Jampidsus dan Satgas Halilintar. Kasus dugaan korupsi dan tambang timah ilegal senilai Rp300 triliun kembali menyeret nama-nama besar di Bangka Belitung.
Kasus tragis di Tamalanrea, Makassar — Malik Angga tewas dengan 12 luka tusukan. Keluarga desak polisi jerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana.
Polres Toraja Utara resmi mengukuhkan Pamapta dan pasang Ban Lengan, menegaskan pelayanan polisi lebih responsif, profesional, dan humanis di SPKT.
Dugaan korupsi di SMK Negeri 1 Bantaeng mencuat. Empat proyek rehabilitasi kelas dengan nilai berbeda ditemukan di lokasi sama. Tim Salamwaras.com ungkap indikasi split project, pelanggaran transparansi, dan pesan tegas Presiden Prabowo: “Jangan main-main dengan uang rakyat
PJI Sulsel laporkan ketidaktransparanan proyek Kampung Nelayan Merah Putih senilai Rp172 miliar ke Kejaksaan Agung RI. Nilai kontrak PT Adhi Karya Rp56,42 miliar untuk lima lokasi Sulsel, publik minta keterbukaan sesuai UU KIP dan Perpres 70/2012.
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) resmi menyerahkan tanggung jawab delapan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/11).
Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Jawa Barat memperkuat penerapan KUHP 2023 melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pidana kerja sosial. Langkah ini menandai kesiapan Jawa Barat menjadi pioner penerapan pidana humanis dan berkeadilan menjelang berlakunya KUHP 2026.
Kisah asmara berujung derita mengguncang Bangka Belitung. Seorang oknum berseragam coklat berinisial DS diduga menghamili FW. Meski sudah dipecat tidak hormat, publik menuntut proses hukum pidana ditegakkan demi keadilan bagi korban.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
