Dugaan pemerasan dan lobi gelap tambang timah kembali mencoreng wajah pemerintahan Bangka Belitung. Staf Khusus Gubernur Babel dan Kepala Bakamla Provinsi dilaporkan ke Polresta Pangkalpinang atas dugaan penerimaan uang damai Rp100 juta. Publik menanti langkah tegas aparat, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo untuk memberantas mafia sumber daya alam.
PJI Sulsel menantang Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi dan Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro untuk mengusut tuntas dugaan pungli sertifikasi guru di Makassar. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan: jangan khianati amanah rakyat! Dunia pendidikan harus bersih dari praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.
Aliansi Pemuda Peduli Jambi mendesak KPK mengusut dugaan suap pemilihan pimpinan DPD RI 2024–2029. Gerakan ini mendapat dukungan nasional, menyerukan keadilan dan integritas politik.
Daging ayam busuk dijual Fresh Mart Bahu Mall di Manado, anak konsumen keracunan. Laporan polisi diajukan, dasar hukum UU Perlindungan Konsumen Pasal 8.
Setelah kasus seragam sekolah di Makassar bergulir di KPK, kini muncul dugaan pungli dana sertifikasi guru di SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya II. Kepala sekolah diduga memeras 78 guru. Inspektorat dan APH diminta turun tangan.
Bangunan ilegal di sempadan Sungai Krandegan memicu sorotan warga. Satpol PP diminta bertindak tegas untuk mencegah longsor, banjir, dan risiko keselamatan publik.
Polres Palopo bantah isu intimidasi terhadap pelapor kasus kesusilaan; tegaskan proses hukum berjalan profesional, sesuai asas Restorative Justice.
Kepala Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa tahun 2020–2021. Hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp350 juta. Kasus ini menjadi peringatan serius atas pengawasan penggunaan dana desa di seluruh Indonesia.
Kebijakan SKB Lima Menteri tentang Koperasi Merah Putih disorot tajam. Ketua APDESI Sinjai, Andi Azis Soi, menilai desa hanya jadi kurir proyek yang dikendalikan pusat. Analisis hukum menyorot potensi pelanggaran asas otonomi dan monopoli korporasi di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Amanat Presiden Prabowo tentang kemandirian desa terancam dibajak birokrasi dan BUMN.
Ketua APDESI Sinjai, Andi Azis Soi, kritik SKB Lima Menteri soal Koperasi Merah Putih karena dinilai terlalu sentralistik dan rawan penyimpangan. “Desa seperti kurir saja, anggaran rawan digelembungkan, kepala desa lagi bulan-bulanan,” ujarnya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
