SALAMWARAS, PEKALONGAN — Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Skuad Nusantara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan jajaran TNI, Polri serta Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam momentum kehadiran jajaran DPC Skuad Nusantara Kabupaten Pekalongan pada kegiatan ulang tahun Pimpinan Anak Cabang (PAC) Skuad Nusantara Kecamatan Kedungwuni.
Kehadiran DPC bukan sekadar seremoni organisasi. Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa keberadaan ormas harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti pada aktivitas internal organisasi.
Ketua DPC Skuad Nusantara Kabupaten Pekalongan, Cashuri, S.H., yang akrab disapa Bolet, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap jajaran TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
“Skuad Nusantara DPC Kabupaten Pekalongan mendukung penuh jajaran TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kami ingin keberadaan organisasi ini dapat memberikan manfaat dan ikut menjaga kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar Cashuri.
Menurutnya, sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah dan aparat negara harus dibangun dengan komunikasi yang sehat, tertib serta tetap berada dalam koridor hukum.
Bukan Mengambil Peran Negara
Cashuri menegaskan, dukungan terhadap TNI, Polri dan pemerintah bukan berarti ormas mengambil alih tugas maupun kewenangan institusi negara.
Sebaliknya, Skuad Nusantara ingin menempatkan diri sebagai bagian dari elemen masyarakat yang membantu menciptakan suasana kondusif, menyampaikan aspirasi masyarakat secara tertib dan ikut mendorong penyelesaian persoalan sosial melalui jalur yang tepat.
Hal tersebut penting agar keberadaan ormas benar-benar menjadi kekuatan sosial yang konstruktif, bukan sumber gesekan di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, peran organisasi kemasyarakatan memiliki landasan hukum melalui UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah, antara lain, melalui UU Nomor 16 Tahun 2017. Regulasi tersebut menempatkan ormas sebagai wadah masyarakat yang dibentuk secara sukarela untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
PAC Diminta Turun Langsung
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPC Skuad Nusantara Kabupaten Pekalongan, Fauzun S. Hut, menambahkan bahwa jajaran DPC akan terus melakukan koordinasi dengan PAC Skuad Nusantara di setiap kecamatan.
Koordinasi tersebut diarahkan agar seluruh jajaran PAC tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan PAC di setiap kecamatan agar Skuad Nusantara hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Prinsipnya, organisasi harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Fauzun.
Ia menilai, keberadaan PAC di tingkat kecamatan menjadi ujung tombak organisasi karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, setiap persoalan sosial yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat dikomunikasikan kepada jajaran DPC dan, apabila membutuhkan penanganan pemerintah atau aparat penegak hukum, disampaikan melalui mekanisme yang sesuai.
Sinergi Harus Tetap Dalam Koridor Hukum
Komitmen Skuad Nusantara tersebut juga harus dibaca dalam kerangka negara hukum. Dukungan terhadap TNI dan Polri harus tetap menghormati kewenangan, independensi serta batas tugas masing-masing institusi.
Kepolisian memiliki mandat berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. UU tersebut juga telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 5 Tahun 2026.
Sementara itu, kedudukan dan tugas TNI diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025. Perubahan tersebut antara lain mengatur kembali sejumlah ketentuan mengenai kedudukan, tugas, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga dan masa dinas keprajuritan.
Dengan demikian, bentuk dukungan masyarakat kepada TNI dan Polri idealnya diwujudkan melalui partisipasi sosial yang positif, menjaga ketertiban, membantu masyarakat, menghormati hukum serta tidak melakukan tindakan yang menjadi kewenangan aparat negara.
Dari Kedungwuni untuk Pekalongan
Momentum ulang tahun PAC Skuad Nusantara Kecamatan Kedungwuni akhirnya menjadi ruang konsolidasi sekaligus penegasan arah organisasi.
DPC Skuad Nusantara Kabupaten Pekalongan ingin membangun organisasi yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga kuat dalam kepedulian sosial.
Pesannya sederhana: hadir ketika masyarakat membutuhkan, berkomunikasi ketika muncul persoalan, membantu tanpa mengambil kewenangan pihak lain, serta berdiri di atas kepentingan masyarakat dan hukum.
Jika komitmen tersebut benar-benar dijalankan hingga tingkat PAC, maka keberadaan Skuad Nusantara tidak sekadar tercatat sebagai sebuah organisasi, tetapi dapat menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang ikut menjaga persatuan, ketertiban dan kepedulian sosial di Kabupaten Pekalongan.
SalamWaras.com — Berpikir Sehat, Bicara Waras.
