Salamwaras.com,JAKARTA – Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, melontarkan kritik terhadap wacana merangkul sejumlah tokoh di luar pemerintahan, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD, untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Minggu (11/10/2026), Heru menilai wacana tersebut perlu dikaji secara kritis agar tidak mengaburkan fungsi oposisi dan melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.
Heru juga menyoroti pernyataan Syahganda Nainggolan yang dikaitkan dengan gagasan tersebut. Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan kekuatan kritis di luar pemerintahan harus dibangun dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi.
Heru Ingatkan Pentingnya Fungsi Oposisi
Heru menilai, upaya merangkul tokoh-tokoh yang selama ini berada di luar pemerintahan berpotensi menimbulkan persoalan apabila bertujuan mengurangi daya kritis oposisi.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuasaan, termasuk keberadaan kelompok masyarakat sipil dan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
“Menyeret Anies, Ganjar, dan Mahfud ke dalam kekuasaan secara kolektif berpotensi mengebiri fungsi kontrol atau check and balance apabila tujuannya untuk melemahkan oposisi. Ini bukan sekadar persoalan rekonsiliasi, melainkan menyangkut masa depan demokrasi dan kebebasan menyampaikan kritik,” tegas Heru.
Ia menambahkan, rekonsiliasi politik tidak semestinya dimaknai sebagai upaya menghilangkan seluruh kekuatan penyeimbang. Sebaliknya, pemerintah perlu memberikan ruang bagi kritik dan perbedaan pandangan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Soroti Pertemuan Anies, Ganjar, dan Mahfud di Yogyakarta
Parlemen Bayangan Indonesia Pasti turut menyoroti pertemuan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Heru meminta agar pertemuan tersebut dipahami secara terbuka dan proporsional oleh publik, tanpa terburu-buru menarik kesimpulan berdasarkan satu sudut pandang politik.
Menurutnya, apabila pertemuan tersebut dikaitkan dengan wacana merangkul ketiga tokoh ke dalam pemerintahan, dinamika politik yang berkembang perlu dicermati secara kritis.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi narasi silaturahmi tanpa penjelasan yang memadai mengenai dinamika politik yang berkembang. Masyarakat berhak mengawasi setiap proses politik, termasuk jika ada pembicaraan mengenai posisi atau jabatan di pemerintahan,” ujar Heru.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan mengenai adanya transaksi politik harus didukung bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan, menurutnya, diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.
Desak Evaluasi Struktur dan Efisiensi Pemerintahan
Selain mengkritik wacana merangkul tokoh-tokoh di luar pemerintahan, Heru mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mengedepankan efisiensi dan mempertimbangkan secara matang setiap rencana perombakan kabinet maupun penambahan struktur pemerintahan.
Ia menilai, di tengah kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, penggunaan anggaran negara harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Heru juga menyoroti wacana penambahan kementerian, wakil menteri, badan baru, hingga lembaga penasihat seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurutnya, setiap penambahan struktur harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, efektivitas kerja, serta pertimbangan anggaran.
“Negara ini harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai energi politik dan anggaran negara lebih banyak terserap untuk mengakomodasi kepentingan elite daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Heru berpandangan, evaluasi struktur pemerintahan diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap berorientasi pada efektivitas birokrasi, efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Minta Syahganda Fokus pada Komunikasi Pemerintah
Heru juga meminta Syahganda Nainggolan agar memprioritaskan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang komunikasi pemerintah.
Menurutnya, komunikasi pemerintah harus membantu masyarakat memahami arah kebijakan, program prioritas, serta pesan-pesan Presiden Prabowo Subianto secara jelas dan terukur.
Ia menilai pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang terbuka, mudah dipahami, serta mampu menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Upaya tersebut dinilai lebih penting daripada terlibat dalam wacana politik yang berpotensi memunculkan persepsi negatif mengenai independensi oposisi.
“Syahganda sebaiknya fokus memastikan kebijakan dan pidato Presiden dapat dipahami masyarakat dengan baik. Komunikasi pemerintah harus memperkuat kepercayaan publik, bukan menimbulkan kesan bahwa kekuatan kritis di luar pemerintahan sedang diarahkan untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan,” kata Heru.
Sampaikan Tiga Tuntutan
Sebagai bagian dari sikap politiknya, Heru Subagia menyampaikan tiga tuntutan kepada Syahganda Nainggolan dan pemerintah.
Pertama, introspeksi dan klarifikasi.
Syahganda diminta mengevaluasi dan memberikan penjelasan mengenai pernyataannya terkait wacana merangkul tokoh-tokoh di luar pemerintahan ke dalam kabinet. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi bahwa upaya tersebut bertujuan melemahkan oposisi.
Kedua, menjaga independensi oposisi.
Pemerintah diminta menghormati hak tokoh politik dan kelompok masyarakat sipil untuk tetap berada di luar pemerintahan serta menjalankan fungsi kritik dan pengawasan secara independen.
Ketiga, mengutamakan kerja nyata.
Syahganda diharapkan memprioritaskan komunikasi kebijakan pemerintah yang informatif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat, sekaligus mendukung upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Heru menegaskan, keberadaan oposisi bukanlah ancaman bagi negara, melainkan salah satu unsur penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa apabila kritik masyarakat tidak mendapat perhatian dan kebijakan pemerintah lebih mengutamakan akomodasi kepentingan elite, ketidakpuasan publik berpotensi meningkat.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu dan pembentukan kabinet. Demokrasi harus tetap hidup melalui kritik, pengawasan, transparansi, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Pemerintah perlu mendengar suara masyarakat, termasuk mereka yang memilih untuk tetap berada di luar kekuasaan,” pungkas Heru Subagia.
(Redaksi)
Catatan redaksi: Sebelum berita dipublikasikan, perlu dilakukan verifikasi terhadap status jabatan Syahganda Nainggolan, pernyataan asli mengenai wacana masuknya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD ke kabinet, serta informasi mengenai pertemuan ketiga tokoh tersebut di Yogyakarta. Verifikasi diperlukan untuk memastikan akurasi pemberitaan dan membedakan fakta terkonfirmasi dari pendapat maupun dugaan politik.
Red
Editor : DM MPGI
