Salamwaras.com,BATAM –Organisasi pers tidak boleh sekadar menjadi penyampai informasi. Lebih dari itu, pers harus tampil sebagai kekuatan strategis yang mampu mengawal pembangunan, mencerdaskan masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), Prof. Nelson Pomalingo, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) di Asrama Haji Batam, Kepulauan Riau, 4–5 November 2026.
Di hadapan pengurus dan anggota PJS dari berbagai provinsi di Indonesia, Nelson tidak hanya berbicara mengenai pengembangan potensi daerah, tetapi juga menantang keluarga besar PJS untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Didampingi Sekretaris Jenderal KOPEK, Alias Wello, mantan Bupati Lingga periode 2016–2021 itu berbagi pengalaman tentang kepemimpinan daerah dan strategi mengoptimalkan potensi unggulan berbasis sumber daya alam.
Nelson menilai Gorontalo dan Kepulauan Riau memiliki sejumlah kesamaan, terutama dari karakteristik wilayah kepulauan dan kekayaan budaya. Kesamaan tersebut, menurutnya, dapat menjadi modal untuk membangun kolaborasi dan berbagi pengalaman dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Berbekal pengalaman memimpin Kabupaten Gorontalo selama dua periode, yakni 2016–2021 dan 2021–2025, Nelson menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan sektor-sektor unggulannya.
Salah satu sektor yang dinilainya memiliki prospek besar adalah perkebunan kelapa. Komoditas ini menyimpan potensi ekonomi yang menjanjikan, tetapi membutuhkan dukungan investasi, perencanaan jangka panjang, serta kebijakan pemerintah yang konsisten.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan potensi sumber daya alam terbengkalai. Terlebih, saat ini pemerintah pusat tengah memberikan perhatian besar terhadap penguatan sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
PERS HARUS IKUT AMBIL BAGIAN DALAM KETAHANAN PANGAN
Dalam pembahasan mengenai ketahanan pangan, Nelson menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi pers, harus mengambil bagian sesuai kapasitas dan perannya masing-masing.
Menurutnya, media siber memiliki kekuatan strategis dalam membentuk opini publik, menyebarluaskan informasi, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kemandirian pangan.
“Media siber potensinya besar sekali. Saya berharap PJS dapat mengambil peran melalui pemberitaan yang berkualitas, memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait pertanian dan pangan, serta membantu pemerintah dalam menyukseskan program ketahanan pangan,” ungkap Nelson.
Ia mengingatkan bahwa kecepatan media online harus berjalan seiring dengan akurasi, kredibilitas, dan tanggung jawab jurnalistik.
Pers, lanjutnya, harus mampu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mengangkat potensi unggulan daerah, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
ORGANISASI KUAT, WARTAWAN HARUS PROFESIONAL
Selain menyoroti kontribusi pers dalam pembangunan nasional, Nelson juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kelembagaan PJS.
Ia mendorong pembenahan organisasi melalui penyempurnaan AD/ART, pembinaan anggota, serta sistem pengaderan yang terstruktur dan berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Menurutnya, peningkatan kompetensi, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, dan profesionalisme wartawan harus menjadi prioritas utama organisasi pers.
“Tak ada profesional tanpa organisasi,” tegas Nelson, yang dalam kesempatan tersebut didapuk sebagai Pembina PJS.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan pentingnya organisasi pers sebagai wadah pembinaan, pengembangan kapasitas, sekaligus perlindungan bagi anggotanya agar tumbuh menjadi wartawan yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Nelson juga mengingatkan agar insan pers tidak kehilangan keberanian dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Pers harus tetap kritis terhadap kebijakan dan jalannya pembangunan, tetapi tetap berpegang pada fakta, independensi, serta etika jurnalistik.
“Kritis itu penting, untuk pengawalan,” ujarnya.
Baginya, pers yang kuat bukanlah pers yang hanya pandai memberikan pujian, melainkan pers yang berani menyampaikan kebenaran, mengawasi jalannya kekuasaan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Rakernas III PJS secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Kegiatan nasional tersebut turut dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Riau, serta sejumlah tokoh dan undangan lainnya.
Kehadiran Nelson Pomalingo sebagai narasumber sekaligus Pembina PJS memberikan perspektif tersendiri dalam forum nasional tersebut. Pengalaman kepemimpinannya di daerah dan gagasannya mengenai optimalisasi potensi sumber daya alam menjadi bekal penting bagi insan pers dalam memperluas perspektif pemberitaan pembangunan.
Melalui Rakernas III ini, PJS diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan, serta memperluas kontribusi pers dalam mendukung pembangunan nasional.
Sebab, masa depan pers tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat sebuah berita dipublikasikan, tetapi juga oleh seberapa besar manfaat informasi tersebut bagi masyarakat.
PJS diharapkan menjadi bagian dari kekuatan pers nasional yang profesional, kritis, dan berintegritas, sekaligus turut mengawal pembangunan serta mendorong terwujudnya ketahanan pangan menuju swasembada nasional.
(Budi Yanto/PJS)
