SALAM WARAS, JAKARTA – Drama di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat. Belum genap 24 jam setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (3/6/2026).
Penahanan dilakukan setelah Dadan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jakarta Selatan.
Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Dadan tampak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan langsung digiring menuju kendaraan tahanan.
Sampai berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung belum mengumumkan secara resmi perkara yang menjerat mantan pejabat yang selama ini dikenal sebagai motor pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.
Namun satu hal yang pasti, rangkaian peristiwa yang terjadi dalam hitungan jam ini sulit dilepaskan dari perhatian publik.
Pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencopotan Dadan Hindayana dari kursi Kepala BGN.
Keesokan paginya, penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN. Beberapa jam setelah penggeledahan berlangsung, Dadan resmi ditahan.
Urutan peristiwa yang begitu cepat memunculkan pertanyaan besar di ruang publik: apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik lembaga yang mengelola salah satu program prioritas nasional tersebut?
Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan penyidik mendatangi kantor BGN sejak pagi.
Aktivitas perkantoran sempat terganggu, sementara aparat keamanan berjaga di sekitar gedung selama proses penggeledahan berlangsung.
Meski demikian, Kejaksaan Agung masih menutup rapat informasi mengenai dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki maupun barang bukti yang dicari dalam penggeledahan tersebut.
Yang menarik, BGN bukanlah lembaga biasa. Lembaga ini mengelola Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu janji politik utama pemerintahan Prabowo.
Program bernilai triliunan rupiah itu menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Karena itu, setiap perkembangan hukum yang menyentuh BGN otomatis memiliki dampak politik, sosial, dan anggaran yang besar.
Pasca pencopotan Dadan, jabatan Kepala BGN kini dipercayakan kepada Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Pergantian pimpinan yang langsung disusul penggeledahan dan penahanan mantan kepala lembaga membuat publik menunggu jawaban yang lebih terang dari aparat penegak hukum.
Dalam negara hukum, penahanan bukan sekadar peristiwa administratif. Penahanan adalah tindakan serius yang harus didasarkan pada alat bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui secara jelas perkara apa yang sedang ditangani, sejauh mana dugaan pelanggaran yang terjadi, serta apakah kasus ini berkaitan dengan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau perkara lainnya.
Di tengah besarnya anggaran yang dikelola dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap program tersebut, transparansi menjadi kebutuhan mutlak.
Publik tidak membutuhkan spekulasi.
Publik membutuhkan fakta.
Dan fakta itu kini berada di tangan Kejaksaan Agung.
