Jakarta - Hari yang sama 14 tahun lalu, Munir Said Thalib meninggal di dalam pesawat yang mengantarnya ke Amsterdam, […]
Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Sipayo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kian tak terkendali. Fenomena ini dibenarkan oleh Azwar Anas, salah satu aktivis pergerakan yang belakangan gencar menyoroti maraknya praktik ilegal tersebut di “Negeri Seribu Megalit.”
Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan rakyat kontras dengan realitas getir di Sinjai.
Jalan Dukuh Grugak yang rusak parah bukan hanya masalah infrastruktur, tapi juga cerminan ketidakadilan pembangunan yang dirasakan warga Kalipancur.
Langit malam Makassar berubah merah. Api berkobar, asap hitam menjulang, dan dua bangunan megah yang selama ini disebut sebagai rumah rakyat runtuh dilalap bara. Sabtu 30 Agustus 2025
Video yang memperlihatkan mobil rantis milik aparat kepolisian diduga melindas seorang pria berjaket hijau, yang disebut sebagai pengemudi ojek online (ojol), saat pembubaran aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025), viral di media sosial dan memicu gelombang kecaman publik.
Warung miras ilegal di Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, nekat beroperasi dekat masjid. Penjual bahkan menantang aparat, sementara laporan warga hingga kini belum ditindaklanjuti polisi.
Eksekusi cacat hukum, rakyat siap mati lawan mafia perbankan dan peradilan
Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8). Aksi itu menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kinerja wakilnya di parlemen. Sejak pagi, suasana Jalan Gatot Subroto mendidih. Poster, spanduk, hingga bendera perlawanan membanjiri jalan.
Tim investigasi gabungan Mata Lang Lembaga LIDIK KRIMSUS RI (LKRI) Kalimantan Barat mengungkap dugaan praktik penyimpangan pajak dan penyelundupan limbah minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di wilayah Pontianak.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
