SalamWaras, Bangka — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi pada Senin, 3 November 2025, pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Agenda utama rapat: penambangan di Wilayah Kepala Burung yang menjadi sorotan publik.
Surat resmi DPRD Nomor T/400.14/25/DPRD/2025 tertanggal 29 Oktober 2025 menegaskan rapat bersifat Penting, dilampiri satu lembar, ditujukan kepada peserta daftar terlampir, termasuk lima perwakilan Pengurus Laskar Merah Putih Cabang Bangka.
Selain membahas kegiatan penambangan, rapat ini juga menyoroti polemik tugas dan fungsi Dirut SDM PT Timah.
Beberapa pihak mempertanyakan peran manajemen SDM perusahaan BUMN tersebut dalam memastikan penambangan berjalan sesuai prosedur, menjaga keselamatan kerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
Kritikus menilai ada ketidaksesuaian antara fungsi yang dijalankan dan praktik di lapangan, sehingga DPRD dianggap perlu menegaskan peran dan tanggung jawab manajemen perusahaan.
Momentum pengawasan DPRD ini sejalan dengan pesan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2 Juni 2025. Presiden menekankan agar pejabat publik segera membenahi diri dan tidak mempermainkan negara.
“Saya sekali lagi mengimbau, jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa ditipu,” tegasnya.
“Segera benahi diri, segera bersihkan diri. Negara akan bertindak. Mereka yang tidak setia akan disingkirkan tanpa ragu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, atau suku apa,” tambahnya.
Pesan ini menjadi penegasan moral bahwa pejabat publik atau pihak BUMN yang mengkhianati amanah rakyat tidak punya tempat di pemerintahan maupun perusahaan negara.
Rapat DPRD diharapkan menghasilkan keputusan konkret agar penambangan di Kepala Burung berjalan bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan semua pihak—termasuk Dirut SDM PT Timah—memahami dan menjalankan tugasnya sesuai amanah publik.
