Salamwaras.com, JABAR |
Pangandaran – Pernyataan tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Jeje Wiradinata, yang melarang kader partainya mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menuai polemik. Pasalnya, dugaan keterlibatan sejumlah kader di lapangan justru semakin santer terdengar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah oknum kader partai diduga masih berperan aktif sebagai pengelola, pengendali lapangan, hingga pihak berpengaruh dalam distribusi logistik MBG di beberapa titik di Kabupaten Pangandaran. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas instruksi tersebut.
Publik Ragukan Larangan di Atas Kertas
Masyarakat Pangandaran kini mempertanyakan apakah larangan tersebut benar-benar dijalankan atau sekadar alat peredam kritik. Jika kader masih bebas bergerak mengendalikan program di lapangan, publik menilai perintah Jeje Wiradinata hanya berlaku “di atas kertas”.
Program MBG, yang seharusnya murni untuk kepentingan masyarakat, dinilai tidak boleh dicampuri oleh kepentingan politik praktis. Keterlibatan unsur partai politik dikhawatirkan memicu konflik kepentingan, monopoli distribusi, hingga ketidakadilan bagi penerima manfaat.
Tuntutan Langkah Konkret
Salah satu tokoh masyarakat Pangandaran menyatakan bahwa pernyataan di media harus diikuti oleh tindakan nyata di lapangan.
“Jangan hanya bicara di media. Kalau memang dilarang, buktikan dengan tindakan di lapangan,” tegasnya kepada awak media, Senin (27/4/2026).
Warga menuntut adanya langkah konkret dari pimpinan partai, yang meliputi:
-
Pendataan ulang seluruh kader yang terlibat dalam program MBG.
-
Evaluasi total terhadap sistem pengelolaan program di daerah.
-
Sanksi tegas bagi kader yang melanggar instruksi organisasi.
Desakan Transparansi Pengelolaan
Kini, sorotan tajam mengarah pada struktur pengelolaan MBG di Kabupaten Pangandaran. Masyarakat mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk membuka nama-nama pengelola secara transparan serta menjelaskan dasar penunjukannya.
Transparansi alur kerja sama dan sistem pengawasan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan spekulasi liar yang berkembang di tengah warga.
Ujian Integritas Jeje Wiradinata
Jika dugaan keterlibatan kader terbukti benar, Jeje Wiradinata harus segera mengambil langkah tegas demi menjaga wibawa kepemimpinan dan marwah PDI Perjuangan. Sebaliknya, jika isu tersebut tidak benar, klarifikasi resmi berbasis data perlu segera disampaikan untuk membersihkan nama baik partai.
Polemik ini menjadi ujian serius bagi integritas politik lokal di Pangandaran. Publik kini menunggu, apakah larangan tersebut akan benar-benar tegak secara nyata atau hanya akan menjadi narasi politik yang berhenti di ruang konferensi pers.
Narasumber: Ketua DPC PDI Perjuangan, Jeje Wiradinata
(Tim Redaksi)
