Salamwaras. Sinjai — Ironi kembali terjadi di pesisir Sinjai Timur. Proyek nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI justru beraroma gelap.
Alih-alih menjadi simbol kemajuan, proyek ini kini jadi tajam masyarakat karena anggaran tak transparan dan pengabaian fatal terhadap keselamatan kerja (K3).
Pantauan langsung tim media pada Rabu (22/10/2025) memperlihatkan fakta mencengangkan
Seperti papan proyek tidak mencantumkan nilai kontrak, sementara pekerja di lapangan bekerja tanpa alat pelindung diri.
Papan Proyek Tanpa Nilai — Transparansi Dikhianati

Di lokasi proyek, papan informasi memang ada.
Tertulis nama kegiatan, pelaksana PT Adhi Karya (Persero) Tbk, konsultan PT Ideawarna, sumber dana APBN 2025, dan masa kerja 114 hari.
Namun nilai kontrak — inti dari keterbukaan publik — justru dihilangkan.
Padahal aturan sudah jelas:
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 11 & 13), mewajibkan badan publik mengumumkan informasi kegiatan dan anggaran.
- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menuntut keterbukaan nilai kontrak demi akuntabilitas dan pengawasan publik.
“Kalau nilai proyek disembunyikan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan juga di dalamnya. Transparansi adalah hak publik, bukan kemurahan hati pemerintah.” tegas Andi Rahman Aktivis pemerhati kebijakan publik
K3 Diabaikan: Nyawa Pekerja Tak Dihargai

Lebih parah lagi, pantauan lapangan menunjukkan banyak pekerja tanpa helm, tanpa rompi, tanpa sepatu keselamatan.
Padahal proyek bernomor kontrak B.5053/DJPT.6/PI.420/PPK/IXX/2025 ini dikerjakan di area berisiko tinggi.
Dugaan Pelanggaran tersebut bertentangan dengan:
- UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
- Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja,
yang mewajibkan setiap pemberi kerja menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
“Kami senang ada proyek untuk nelayan, tapi pekerjanya seperti dibiarkan nasibnya. Kalau ada yang jatuh atau luka, siapa yang peduli?”Seorang warga pesisir menuturkan
Amanat Presiden Prabowo: Jangan Main-Main dengan Uang Negara

Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya menegaskan agar semua pejabat dan pelaksana proyek bersih, jujur, dan bertanggung jawab.
Dalam arahannya di berbagai kesempatan, beliau menegaskan:
“Uang rakyat adalah amanah suci. Jangan main-main dengan uang negara. Gunakan buket yang ada dengan bijak, jangan diselewengkan. Saya tidak akan mentolerir kebocoran, apalagi korupsi.”
Presiden juga menekankan agar setiap penyelenggara negara turun langsung ke lapangan, memastikan proyek berjalan efektif dan tidak hanya berhenti di atas kertas.
Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2025: “Jangan Takut Menviralkan Kebenaran”
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan kebusukan, termasuk dengan menviralkan setiap bentuk ketidakadilan dan penyimpangan kekuasaan.
“Kalau ada penyelewengan, viralkan! Jangan takut. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Negara harus bersih, dan rakyat punya hak untuk mengingatkan. Itulah arti sejati demokrasi dan keberanian bangsa.”
Pernyataan itu menjadi dasar moral bagi seluruh warga negara untuk turut menjaga integritas proyek pemerintah — termasuk proyek di daerah seperti di Sinjai ini.
Desakan Publik: Negara Harus Turun, Jangan Tutup Mata

Hingga berita ini diturunkan, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, KKP RI, dan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai belum memberi klarifikasi. Masyarakat kini mendesak Inspektorat Daerah, BPKP, dan Aparat Penegak Hukum agar segera memeriksa proyek ini secara terbuka.
Sebab proyek yang membawa nama “Merah Putih” tidak boleh dijalankan dengan cara uka-uka, sembunyi-sembunyi, dan mengabaikan keselamatan manusia.
Presiden sudah menyerukan: Gunakan buket yang ada dengan bijak, jangan korupsi, dan jangan takut menviralkan kebenaran.
Maka rakyat Sinjai tidak salah bila bersuara.
Karena ketika transparansi dikubur dan keselamatan diabaikan, maka yang harus digugat bukan hanya proyek — tapi akal sehat dan moralitas pejabat yang menandatangani kontraknya.
Merah Putih bukan cat di papan proyek, tapi janji kesetiaan kepada rakyat dan kebenaran.





1 Komentar