Salam Waras, Morowali, Sulawesi Tengah — Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seluruh kewenangan […]
Headlines
Tag: ST Burhanuddin
PJI Tantang Kajati Sulsel dan Kajari Sinjai Baru, Humas PJI Sulsel Dzoel SB: Tuntaskan “Warisan Kasus” Hibah PDAM
Salam Waras, Makassar – Desakan publik terhadap penegakan hukum di Sulawesi Selatan kian menguat. Melalui […]
Perombakan Besar Korps Adhyaksa, Harapan Baru atau Pola Lama?
SalamWaras, Jakarta — Di tengah sorotan publik terhadap wajah penegakan hukum yang kerap dipertanyakan, ST […]
Hukum Mati Suri di Sinjai?, Kasus Dana Hibah PDAM Mengambang, PJI Sulsel Desak Komjak RI, JAM WAS hingga Komisi III DPR RI Turun Tangan
SalamWaras, Sinjai, Sulawesi Selatan — Ketika hukum seharusnya menjadi panglima, yang terlihat di Sinjai justru […]
Negara Kuasai Kembali Lahan Tambang Ilegal di Morowali, Potensi Denda Capai Rp2,35 Triliun
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan lahan tambang milik PT Bumi Morowali Utara (BMU) di Morowali, Sulawesi Tengah, karena membuka kawasan hutan tanpa izin. Negara berpotensi menagih denda hingga Rp2,35 triliun. Kejagung, TNI, dan Polri bergerak bersama dalam penguasaan kembali aset negara
Preseden Baru di Palopo?, Ahli Waris Dikriminalisasi, Hukum Dipertanyakan!
Kasus tiga ahli waris di Palopo yang dijerat pidana oleh saudaranya sendiri menuai sorotan. Meski empat putusan Mahkamah Agung telah menyatakan tanah sebagai harta warisan bersama, proses hukum tetap berjalan. Publik menanti apakah hakim akan berpihak pada keadilan nurani sebagaimana amanat Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.
Kejagung Periksa Saksi Kasus Kredit PT Sritex: Penegakan Hukum Tak Boleh Lembek di Hadapan Korporasi Besar
Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT Tridhistana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex. Langkah ini menegaskan komitmen Kejagung memberantas korupsi korporasi besar demi tegaknya keadilan dan tata kelola keuangan negara yang bersih.
Kejagung Periksa 7 Pejabat dan Eks Pejabat Pertamina: Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Mentah 2018–2023
Kejaksaan Agung memeriksa tujuh saksi kunci terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina periode 2018–2023. Kasus ini disorot publik karena menyentuh sektor strategis energi nasional dan menjadi ujian besar integritas hukum di era Prabowo.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.