Jakarta - Hari yang sama 14 tahun lalu, Munir Said Thalib meninggal di dalam pesawat yang mengantarnya ke Amsterdam, […]
Forum Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (FOMAKSI Sulsel) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa terbuka sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik KKN yang dinilai telah merusak sendi-sendi keadilan dan kemanusiaan di balik tembok rutan.
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar disorot tajam menyusul dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan jual-beli fasilitas kamar tahanan yang mencederai prinsip kemanusiaan dan supremasi hukum.
Praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa kelengkapan dokumen resmi kembali mencuat dan menyita perhatian publik.
Namun informasi yang diterima Lembaga Mahasiswa & Masyarakat Anti Pungli Sulawesi Selatan justru menggambarkan wajah lain dari Rutan Kelas I Makassar: dugaan pungutan liar, jual-beli kamar, serta perlakuan yang melukai rasa keadilan dan kemanusiaan.
Penahanan lima warga Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, kembali memantik kegelisahan publik.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana terberat di Sumatera. Para praja akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara pada 3 Januari 2026. Pengiriman para praja IPDN tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang terdampak bencana.
Dugaan praktik pembayaran ganda (double payment) disertai pelayanan arogan di Rumah Makan Radjapenyetmasfais, Jalan Pettarani, Kota Makassar, terus menuai sorotan. Ironisnya, klarifikasi yang disampaikan pihak pengelola justru dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai penanggung jawab, namun tidak menyebutkan identitas maupun nama secara jelas.
Rumah Makan Radjapenyetmasfais yang berlokasi di Jalan Pettarani, Kota Makassar, menjadi sorotan publik. Tempat usaha kuliner tersebut diduga merugikan konsumen melalui praktik pembayaran ganda (double payment) yang disertai pelayanan arogan, bahkan mengarah pada gaya premanisme.
Negara kembali menunjukkan ketegasannya dalam menertibkan penguasaan kawasan hutan sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Rabu, 24 September 2025, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, dilaksanakan Penyerahan Tahap V hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Polemik dugaan kekurangan besi dan pengecoran tanpa lantai kerja pada pembangunan irigasi di Balakia kian menguat.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
