Dugaan pemerasan dan lobi gelap tambang timah kembali mencoreng wajah pemerintahan Bangka Belitung. Staf Khusus Gubernur Babel dan Kepala Bakamla Provinsi dilaporkan ke Polresta Pangkalpinang atas dugaan penerimaan uang damai Rp100 juta. Publik menanti langkah tegas aparat, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo untuk memberantas mafia sumber daya alam.
Aliansi Pemuda Peduli Jambi mendesak KPK mengusut dugaan suap pemilihan pimpinan DPD RI 2024–2029. Gerakan ini mendapat dukungan nasional, menyerukan keadilan dan integritas politik.
PJI Sulsel menyoroti lemahnya transparansi dan penegakan hukum di Kabupaten Sinjai. Komisi Informasi dan Ombudsman diminta turun tangan
Daging ayam busuk dijual Fresh Mart Bahu Mall di Manado, anak konsumen keracunan. Laporan polisi diajukan, dasar hukum UU Perlindungan Konsumen Pasal 8.
Warga Padang Pobbo, Barru, Sulsel, menyurati Presiden Prabowo Subianto menuntut penutupan tambang ilegal yang merusak lingkungan. Mereka menegaskan telah menjalankan amanat Presiden soal penegakan hukum dan keadilan lingkungan, kini menunggu tindakan nyata aparat dan Presiden.
Di tengah hujan deras, proyek jalan Rp51 miliar di Seluma tetap diaspal tanpa peduli mutu dan aturan Bina Marga. PT Roda Tekindo Purajaya disorot, Dinas PUPR bungkam, warga menuntut audit dan tanggung jawab. Amanat Presiden Prabowo soal integritas pembangunan seolah diabaikan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat menindas rakyat kecil. Namun di Palopo, putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah justru diabaikan. Tiga ahli waris yang menang secara hukum malah ditahan, sementara pelaku lain dibebaskan. Publik pun bertanya: apakah hukum kini tak lagi berpihak pada kebenaran?
Terungkap di sidang PN Makassar, dugaan aliran dana Rp 4 miliar ke Wakil Bupati Gowa dan Sekretaris Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin. Publik menuntut kejelasan hukum sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto tentang pemberantasan korupsi.
Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT Tridhistana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex. Langkah ini menegaskan komitmen Kejagung memberantas korupsi korporasi besar demi tegaknya keadilan dan tata kelola keuangan negara yang bersih.
Kejaksaan Agung memeriksa tujuh saksi kunci terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina periode 2018–2023. Kasus ini disorot publik karena menyentuh sektor strategis energi nasional dan menjadi ujian besar integritas hukum di era Prabowo.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
