Aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) di Sungai Kapuas, Sintang, Kalimantan Barat, kian marak. Warga menilai aparat penegak hukum terkesan membiarkan. Publik menuntut Kapolda Kalbar menepati janji untuk menegakkan hukum dan membongkar jaringan besar di balik tambang ilegal dan distribusi BBM tanpa izin.
Vonis inkrah Silfester Matutina belum dieksekusi. TIB tegaskan: hukum gagal dijalankan, Siri’ na Pacce, adat siap bertindak untuk menegakkan keadilan.
Kepala Dusun asal Sidrap, Makmur Ibrahim, mengaku jadi korban salah tangkap dan intimidasi BNN Sulsel. Diancam dijerat Pasal 114 UU Narkotika dan dipaksa ganti rugi mobil yang diberondong peluru. Negara jangan diam!
Polres Pekalongan kembali menunjukkan komitmennya menjaga keamanan wilayah dengan mengungkap lima kasus kriminal sepanjang September–Oktober 2025. Kapolres AKBP Rachmad C. Yusuf mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan tidak memberi peluang bagi pelaku kejahatan.
Polres Pekalongan di bawah pimpinan AKBP Rachmad C. Yusuf berhasil mengungkap enam kasus narkoba dengan tujuh tersangka dan barang bukti 28,73 gram sabu. Dalam konferensi pers, Kapolres menegaskan komitmen perang total melawan narkotika demi menyelamatkan generasi muda Kota Santri.
Terungkap di sidang PN Makassar, dugaan aliran dana Rp 4 miliar ke Wakil Bupati Gowa dan Sekretaris Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin. Publik menuntut kejelasan hukum sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto tentang pemberantasan korupsi.
Editorial tajam SalamWaras tentang krisis moral dan hilangnya nilai Pancasila di Sinjai. Dari kasus narkoba hingga skandal moral pejabat, DPRD dan partai politik dinilai kehilangan adab, malu, dan tanggung jawab publik.
Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT Tridhistana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex. Langkah ini menegaskan komitmen Kejagung memberantas korupsi korporasi besar demi tegaknya keadilan dan tata kelola keuangan negara yang bersih.
Kejaksaan Agung memeriksa tujuh saksi kunci terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina periode 2018–2023. Kasus ini disorot publik karena menyentuh sektor strategis energi nasional dan menjadi ujian besar integritas hukum di era Prabowo.
Kejaksaan Agung periksa perwakilan Google Indonesia terkait dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek 2019–2022. Kasus ini menyeret tersangka MUL dan membuka potensi keterlibatan korporasi internasional.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
