Polres Palopo bantah isu intimidasi terhadap pelapor kasus kesusilaan; tegaskan proses hukum berjalan profesional, sesuai asas Restorative Justice.
Headlines
Kategori: Kejagung RI
Kades Kesesi Divonis 5,6 Tahun Penjara!, Dana Desa Disulap Jadi Dana Pribadi?
Kepala Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa tahun 2020–2021. Hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp350 juta. Kasus ini menjadi peringatan serius atas pengawasan penggunaan dana desa di seluruh Indonesia.
VOC Ganti Kulit?, SKB Lima Menteri Soal Koperasi Merah Putih Disorot!
Kebijakan SKB Lima Menteri tentang Koperasi Merah Putih disorot tajam. Ketua APDESI Sinjai, Andi Azis Soi, menilai desa hanya jadi kurir proyek yang dikendalikan pusat. Analisis hukum menyorot potensi pelanggaran asas otonomi dan monopoli korporasi di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Amanat Presiden Prabowo tentang kemandirian desa terancam dibajak birokrasi dan BUMN.
Desa Jadi Kurir Pusat, Anggaran Rawan Digelembungkan?, Ketua APDESI Sinjai Soroti SKB Lima Menteri Soal Koperasi Merah Putih!
Ketua APDESI Sinjai, Andi Azis Soi, kritik SKB Lima Menteri soal Koperasi Merah Putih karena dinilai terlalu sentralistik dan rawan penyimpangan. “Desa seperti kurir saja, anggaran rawan digelembungkan, kepala desa lagi bulan-bulanan,” ujarnya.
Desa Jadi Kurir Pusat? Sorotan Menguat atas SKB Lima Menteri Soal Koperasi Merah Putih
SKB lima menteri soal percepatan Koperasi Merah Putih menuai kritik karena dinilai terlalu sentralistik. Kepala desa di Sulsel menyindir, “Desa seperti kurir saja, semua diatur pusat.”
PT Timah di Persimpangan: Ujian Integritas Dirut SDM, Andi Seto Gadhista Asapa, Ketika Amanat Presiden Bertemu Realitas Lapangan
Setelah polemik RDP di DPRD Babel menguak persoalan tambang rakyat di wilayah Kepala Burung, publik kini mengarahkan pandangannya kepada sosok Andi Seto Gadhista Asapa, SH., LLM, Direktur Utama PT Timah Tbk yang baru.
Dibalik Polemik Tambang di Lahan IUP Kepala Burung, Keberadaan Dirut SDM PT Timah Dipertanyakan
Aroma ketidakadilan tercium dari ruang Banmus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kejati Kepri Dorong Transformasi Penegakan Hukum Humanis dan Digital
hukum modern dan humanis. Sesjampidum Kejagung RI tekankan digitalisasi, integritas, dan peran jaksa sebagai Advocaat Generaal. Restorative Justice, CMS, dan SPPT-TI menjadi instrumen utama menuju keadilan substantif
Rakyat Desak DPRD Bangka Tegas!, Tuntaskan Konflik Tambang Kepala Burung Sesuai Amanat UU dan Fungsi Pengawasan
Pasca aksi massa di kawasan tambang Kepala Burung, DPRD Bangka dijadwalkan menggelar RDP bersama PT. Timah, PT. GML, dan masyarakat. LMP Bangka mendesak dewan menunaikan fungsi pengawasan sesuai UU No. 23/2014 dan UU No. 32/2009 agar konflik tambang diselesaikan secara adil dan transparan.
Irene Putrie: Kekayaan Negara Tak Boleh Lepas dari Pengawasan
Bintan, SalamWaras — Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) kembali menegaskan komitmennya menjaga marwah hukum […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.